Se-Kabupaten Aceh Timur : Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur, Kini Telah Terbengkalai.
Dana Dihabiskan, Untuk Proyek Tidak Bermanfaat, Dan Tidak Untuk Kepentingan Masyarakat Desa, Tapi Diduga Telah Berfoya-foya Gunakan Anggaran “DD”.
Aceh |Detikkasus.com -Pada tanggal 12 mei 2025, sebanyak 513 gampong (desa) di se-kabupaten aceh timur provinsi aceh, terkait pelaksanaan pekerjaan infrastruktur. Kini telah terbengkalai, serta juga menjadi sorotan pihak publik dan masyarakat.
Setelah munculnya, dugaan penyalah gunaan dana desa “DD”. Yang semestinya, digunakan untuk peningkatan infrastruktur. Perekonomian masyarakat, juga ketahanan pangan. Dana yang seharusnya menjadi motor pembangunan pedesaan itu, justru diduga di alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok.
Salah satu kasus yang mencuat adalah, proyek pengadaan buku-buku literasi. Dan pelatihan masyarakat, yang menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah dalam per/desanya. Ironisnya lagi, buku-buku tersebut. Hanya menjadi pajangan di kantor gampong, dan tidak pernah digunakan oleh warga.
“Buku-buku itu juga, kebanyakan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ada yang isinya tentang wirausaha modern, namun tidak di sesuaikan dengan kondisi desa. Bahkan, banyak yang masih tersegel. Berdebu, di rak atau disimpan di gudang”. Ungkap, seorang warga gampong peureulak yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Proyek pengadaan buku ini, disebut sebagai salah satu contoh konkret bagaimana dana desa di hamburkan untuk proyek-proyek formalitas tanpa nilai guna nyata. Menurut pantauan sejumlah LSM lokal di kabupaten aceh timur, “Saiful” (LAKI). Laskar anti korupsi aceh timur, menilai pengadaan dilakukan tanpa transparansi. Dan diduga melibatkan mark-up, dengan harga serta kerja sama antara aparatur desa dan pihak rekanan tertentu.
Selain kasus buku, laporan dari masyarakat juga menyebutkan banyaknya kegiatan fiktif. Perjalanan dinas tidak jelas, dan yang lebih parahnya lagi. Kegiatan operasional 3.%, bukannya menjadi dana yang menunjang kinerja perangkat gampong. Malah menjadi makanan empuk oleh para geuchik, bersama pihak-pihak kecamatan. Hingga pembangunan fisik, yang mangkrak, sektor-sektor penting. Seperti pembangunan jalan usaha tani, irigasi desa serta dukungan untuk usaha mikro dan pertanian justru terabaikan.
Ketua laskar anti korupsi kabupaten aceh timur, “Saiful”. Mengatakan, bahwa dana desa seharusnya menjadi tumpuan utama. Dalam memajukan desa secara mandiri, bukan menjadi celah korupsi terselubung. “Ini bukan hanya soal pemborosan anggaran, tetapi soal hilangnya kesempatan emas. Untuk memajukan desa, yang rugi itu. Adalah masyarakat,” tegasnya.
“Saiful” juga mendesak pihak inspektorat dan pihak kejaksaan negeri aceh timur. Untuk menyelidiki sejumlah laporan, yang masuk. Terkait indikasi penyimpangan tersebut, warga juga di imbau untuk aktif melaporkan. Jika menemukan kejanggalan, dalam penggunaan anggaran di tingkat desa.
Desakan pun muncul kepada pemerintah kabupaten aceh timur, untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan pengetatan pengawasan terhadap. Setiap realisasi anggaran gampong, transparansi dan partisipasi masyarakat. Di nilai sebagai kunci, untuk mencegah dana publik jatuh ke tangan yang salah.
(Jihandak Belang/ Sumber : Devil & LSM LAKI)
