Sampang, Detikkasus.com – Kebijakan Bupati yang melakukan mutasi terhadap dua Pimpinan Tinggi Pratama di respon miring oleh warga Masyarakat di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur
Mereka menilai mutasi tersebut bukan berorientasi pada peningkatan kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelayanan kepada masyarakat
Salah satu warga Masyarakat Sampang yang pesimis dengan kebijakan H Fadhilah Budiono yakni Dewan Penasehat Haryono Centre H Haryono Abdul Bari
Menurut Mantan Anggota DPRD Jatim jumat 14/7 gebrakan awal H Fadhilah Budiono telah mencerminkan Pemerintahan Alfalah belum bisa menebus kegagalan dalam sisa masa Pemerintahan
Ia mempertanyakan dasar dari kebijakan dalam konteks personality pejabat yang di mutasi, pasalnya anggaran di Dinas PUPR itu terbesar setelah Dinas Pendidikan sementara luas wilayah cakupan sekitar 186 Desa dari titik alokasi Anggaran
Sedangkan di Dinas Perikanan hanya ada 7-10 titik wilayah cakupan, belum lagi kalau berbicara latar belakang pendidikan karena Dinas PUPR merupakan OPD Tekhnis
Sehingga akan berdampak pada tidak tercapainya harmony di tengah masyarakat sampai akhir masa Pemerintahan Alfalah
“Saya merasa prihatin, keprihatinan ini juga pasti akan di rasakan oleh masyarakat sebab masyarakat saat ini tidak bisa di bodohi,”‘ujar H Haryono Abdul Bari
Ditambahkan janji untuk mengembalikan tatanan serta sistem penempatan sesuai kompetensi sulit di wujudkan
Ungkapan yang hampir sama di lontarkan Anggota DPRD asal PKS Rahmad Hidayat jumat 14/7
Rahmat Hidayat tidak mempermasalahkan kewenangan Bupati Sampang yang melakukan mutasi dua Kepala Dinas
Namun yang di pertanyakan adalah orientasi penempatan dari indikator kemampuan maupun latar pendidikan dari Pimpinan Tinggi Pratama yang di mutasi
Sebelumnya H Fadhilah Budiono mengaku mutasi dua pejabat itu untuk penyegaran dan hanya tukar tempat saja. (Her).
