Rencana Pengunduran Pilkades Kaur Menuai Protes Dari Berbagai Kalangan

oleh -

Detikkasus.com | Bengkulu – Rencana pengunduran jadwal Pilkades di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu yang semula direncanakan akan diselenggarakan tanggal 6 februari 2021 kembali molor dalam waktu yang belum bisa ditentukan menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat.

Selain menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat rencana perubahan jadwal pilkades tersebut berdampak pada kerugian moril maupun materiil bagi para calon kepala desa itu sendiri.

Anehnya lagi wacana tersebut dilakukan saat jadwal pelaksanaan pilkades hanya tinggal hitungan hari lagi, bahkan anggaran untuk tahapan pilkades sudah teranggarkan di APBD tahun 2019 lalu dengan besaran cukup fantatis Rp. 15 juta/desa.

Tegas Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Kaur Widi Harto pada media ini melalui sambungan selulernya jum,at 22 januari 2021 usai mengelar rapat disekretariat Abpednas Desa Tanjung Kemuning I dalam menyikapi kebijakan pengunduran jadwal pilkades di Kabupaten Kaur.

Dalam waktu dekat Abpednas akan mengirimkan surat resmi kepada Bupati Kaur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pengunduran jadwal pilkades tersebut.

“Kami akan melayangkan surat secara resmi kepada Bupati Kaur dan DPRD meminta supaya pelaksanaan pilkades tetap dilakukan pada tangga 6 februari mendatang, sebab anggaran untuk pelaksanaan pilkades sudah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD 2019 lalu, jika pandemi covid menjadi alasan yang merujuk pada adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri hal tersebut perlu dikaji ulang sebab Kabupaten Kaur sudah masuk zona hijau artinya pelaksnaan pilkades tetap bisa dilaksanakan dengan menerapkan portokol kesehatan pemerintah,” tegas Widi.

Bahkan orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa ini mengancam akan melakukan pilkades secara mandiri terkhusus untuk Desa Tanjung Kemuning I yang nota benenya merupakan desa tempat tinggalnya, jika memang permintaan mereka tidak dikabulkan.

Protes juga disamapaikan oleh forum Cakades se-Kecamatan Kaur utara, sebagai bentuk protes mereka melakukan deklarasi bersama menolak adanya pengunduran jadwal pilkades yg dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“kami sebagai kontestan cakades eks Kecamatan Kaur Utara berharap agar pelaksnaan pilkades tetap diselenggarakan sesuai dengan jadwal awal yaitu 6 februari, mengingat sudah banyak pengorbanan waktu maupun tenaga yang kami lakukan dalam tahapan pilkades ini,” Nasruhun salah satu calon kades dikecamatan setempat.

Untuk diketahui rencana kebijakan pengunduran pilkades kaur oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan pilkades dimasa pendemi, dan sejauh ini anggaran dari Pemerintah Daerah hanya meyediakan anggaran satu TPS untuk satu desa sedangkan secra regulasi jika DPT sudah mencapai 500 maka harus ada dua TPS.

Atas dasar regulasi tersebut Pemerintah Daerah melalui forum rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Nandar Munadi M.si mengeluarkan surat rencana penundaan pilkdes yang jadwal perubahannya belum ditentukan.(Iwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *