Sinjai, Sulawesi-Selatan | Detikkasus.com -, Rencana pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk berutang sebesar 200 Milyar kepihak BPD menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satunya datang dari Akademisi muda IAIM Sinjai, Dr. Ismail, M. Pd. Menurut Ismail melalui diskusi di grup WA Kami IMM Sinjai pada Jumat, 23 Nopember 2018 bahwa apa yang dilakukan oleh pemda kurang tepat. Menurutnya masih banyak dalih untuk tidak mengutang, misalnya dengan cara peralihan anggaran, menetukan skala prioritas, mengefisienkan anggaran yang begitu banyak.
Saya kira ini terlalu terburu-buru. Mestinya tahun pertama sehatkan dulu APBD dengan berbagai strategi keuangan. Lakukan analisis komprehensip, jadi tidak hanya percepatan infrastruktur dan janji politik yang menjadi dasar, tapi banyak grand analisis yang mensetubuhi keputusan
Mengawali kepemimpinan dengan UTANG
Sementara itu, Kopel Sinjai menganggap bahwa rencana pemda untuk berutang adalah hal yang keliru. “Untuk apa melakukan pinjaman, tidak ada hal yang sangat krusial yang terjadi di sinjai
APBD masih normal dan tidak mengalami pailit kita melihat tren pendapatan dan belanja masih terus meningkat dari tahun ketahun hingga 2018 jelas direktur kopel sinjai AHMAD TANG
Seharusnya sebelum melakukan pinjaman, pemda mengecek dulu silpa tahun sebelumnya, atau melihat aset yang tidak difungsikan ataukah ada pinjaman pemda kedaerah lain, itu semua harus dicek.
Rencana pemda itu tidak masuk akal dengan melakukan pinjaman yang begitu besar dan ujung-ujungnya akan membebani masyarakat sinjai ujung_ujungya menaikkan PAD, ini sama halnya mengawali pembangunan dengan Utang diawal kepemimpinan A.seto dan A.kartini.
Pinjaman yang begitu besar tentunya DPRD harus mengkaji dulu sebelum menyepakati, siapa yang bisa jamin setiap tahunya bisa dibayarkan dimana kebutuhan belanja daerah kita semakin meningkat, kalau misalnya ditahun berikutnya mengalami lagi defisit bagaimana lagi cara menutupi utang apakah harus pinjaman lagi jangan sampai ini akal-akalan pemda untuk menutupi defisit, Lihat trend APBD 5 tahun terakhir.
Lihat realisasi APBD kapan devisit dan surplusnya? Bagaimana tren silpanya? Lihat juga bagian belakang APBD 2018 Perdanya, ada daftar utang/piutang daerah di situ, apa kosong atau masih terisi, kalau terisi lagi berapa utang dan darimana saja, nah Anggota DPRD harus mengkaji dulu sebelum mengamingkan.
Diawal kerja langsung disuguhi utang yang prestisius selevel sinjai yang klaster PADnya masih sedang. Ketahuilah dengan utang klaim APBDpun naik maka tunjangan pejabat akan naik, rakyat akan melarat. (Akmal)
