Aceh Timur |Detikkasus.com -Kordinator front anti kejahatan sosial (FAKSI) Aceh Rony Haryanto, Nyakli maop serta para Aktivis aceh timur bersama puluhan masyarakat mendatangi kejaksaan negeri idi rayeuk dan kantor bupati aceh timur, Pada senin 12/06/2023 sekitar pukul.13:00.wib.
Kedatangan Rony bersama rekan aktivis lainnya. Puluhan karyawan PDAM Tirta peusada dan warga masyarakat tersebut, untuk menuntut keadilan sert sejumlah persoalan hukum yang dialami masyarakat agar pihak Kejaksaan negeri Idi segera memeriksa dan mengambil tindakan tegas terhadap uknum uknum penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.
Disela sela demo, penanggungjawab aksi, Rony H memberikan keterangan Kepada awak media, Rony mengatakan bahwa selama ini banyak menerima keluhan masyarakat baik dari segi tidak mendapatkan bantuan padahal Mareka pemegang kartu KIS, PKH, adanya dugaan pilih kasih di desa, rumah rehab dan banyak persoalan lainnya .ujar Rony.
Pantauan awak media dilapangan Warga yang ikut aksi tersebut melukan orasi secara bergantian dengan meluap kan kekecewaan kepada pemerintah daerah dan desa.
Salah seorang mewakili karyawan PDAM Aceh Timur meminta kepada Kejari Aceh Timur untuk segera memeriksa PJ direktur PDAM Aceh Timur karena diduga sangat banyak permainan dana pada PDAM.
Dalam Dua tahun terakhir PDAM Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur kerap menjadi sorotan publik, sorotan bertubi tubi bukan hanya pada persoalan pelayanan suplai air, akan tetapi isu Kolusi, Korupsi dan Nepotisme(KKN) di bawah Direksi menjadi konsumsi Publik.
Bila dilihat dari kilas balik, tahun 2021 Inspektorat Aceh Timur temukan mark up harga belanja barang dan jasa capai Rp 100 juta lebih, dimana Inspektorat perintahkan direktur untuk kembalikan uang kelebihan bayar.
Selanjutnya tahun 2022, salah satu Lembaga Swadaya masyarakat(LSM) anti korupsi di Aceh Timur laporkan Direktur ke Kejati Aceh atas dugaan pungutan liar(Pungli) pada Sambungan Baru(SB) 1000 unit meteran subsidi di Teumpeun.
Diketahui, kasus tersebut masih mangkrak di Kejaksaan Negeri(Kejari) Aceh Timur, lamban nya proses hukum menjadi kecurigaan sejumlah kalangan di Aceh Timur, ada apa dengan kinerja para adhyaksa, meskipun beberapa kali aktivis mempertanyakan sejauh mana proses hukum telah berjalan.
Sumber terpercaya media ini yang minta nama nya di rahasiakan menyebutkan, selama Direktur di jabat oleh Iskandar banyak persoalan yang muncul ke permukaan baik carut marut manajemen Internal maupun eksternal.
“Cukup banyak persoalan yang muncul, mulai perekrutan tenaga kontrak dari luar daerah dan keluarga direktur kurang Lebih 30 orang yg mana tidak sesuai dengan jumlah Pelanggan PDAM (ada Rumusnya), 2 unit mobil pribadi(direktur) di sewakan untuk perusahaan, hingga Biaya operasional Unit/IKK/Cabang tidak di bayar dan Gaji 13 tahun 2022 seluruh karyawan yang tidak dibayar serta dana pensiun 15 karyawan tidak dibayar.” PDAM Ini ibarat dinasti keluarga Dia aja. Ungkap perwakilan dari PDAM Yang selama Ini tertindas akibat arogansi kekuasaan PJ direktur PDAM.
Selanjutnya dana pensiun 15 orang karyawan capai Rp 3,8 milyar yang tidak di bayar karena alasan perusahaan rugi, padahal tidak ada kerugian jika dilihat dari penerimaan perusahaan selama Ini.
Selalu di laporkan rugi, padahal bila lihat dari jurnal keuangan tahun 2022, penerimaan penjualan air dan pemasangan SR (sambungan rumah) capai Rp 17 milyar lebih pertahun, tandas nya
Pada hal selama Iskandar menjabat direktur, banyak terjadi ketimpangan sosial di tubuh BUMD milik Pemda Aceh timur tersebut.anehnya belum ada dalam sejarah PDAM rugi berturut turut tahun 2021 dan tahun 2022 Yang mencapai 5 milyar lebih. “Lanjutnya. Padahal selama ini telah dua kali kenaikan tarif Air secara berturut turut dari tahun 2021 sampai 2022.
Selanjutnya Iskandar selama menjabat direktur juga diduga melakukan berbagai trik membungkam kritikan para pegawainya dengan kata-kata kasar’. Diantaranya akan kubinasakan,
Berbagai Kasus dugaan penyimpangan kerap dilakukan oleh uknum Iskandar Termasuk memecahkan belah dan mengadu domba para karyawan. Dugaan keterlibatan KKN serta diskriminatif terhadap karyawan Yang tidak seirama.kata karyawan PDAM.
Selanjutnya Permasalahan Gampong Bagok Panah sa, seperti Bansos yang tidak tepat sasaran dan Permasalahan yang ada di Gampong Matang Pineung kecamatan darul aman.
“Kami meminta kepada Kejari Aceh Timur,PJ Bupati Aceh Timur untuk mengambil sikap terkait persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
Ada pun 10 point tuntutan massa aksi diantaranya
1.Stop rencana aparat desa studi tiru ke Bandung, usut penghambur – hamburan milyaran dana desa di hotel megah dan luar kota.
2. Usut kasus dugaan pungli ribuan rumah rehab di Aceh Timur.
3. Usut macetnya semua kartu bantuan, dan pengelolaan serta distribusi semua Bansos di dinsos Aceh Timur.
4.Stop dugaan pegawai dinsos berpolitik dengan bantuan dinsos.
5.Stop diskriminasi bantuan sosial.
6.Usut rumah bantuan di PUPR.
7. Tegaskan kepastian hukum kasus PDAM. Periksa menejemen PDAM, periksa jurnal masuk kas dan jurnal Bayar kas, akan tampak semuanya. Serta copot PJ direktur PDAM.
8. Usut kasus eks PNPM Mandiri Perdesaan.
9. Audit semua rumah rehab dan rumah bantuan di Aceh Timur.
10. Segera cairkan bantuan baitul mal untuk semua masyarakat yang berhak.
Apa bila dalam tempo waktu sepekan tuntutan itu sama sekali tidak digubris oleh penegak hukum dan pihak terkait, maka massa aksi akan kembali berdemonstrasi di titik yang sama, dengan jumlah massa yang jauh lebih besar lagi.pungkas Rony
Sementara Kejari Aceh Timur, Dr. Lukman Hakim, SH, Menyambut baik kedatangan warga tersebut.
Lanjutnya mengatakan di hadapan masyarakat dan awak media, aksi ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejari Aceh Timur.
Lukman juga menyampaikan agar permasalahan yang disampaikan ini bisa dibawa secara resmi kepihak kejaksaan pada saat jam kerja.
Setelah Usai unjuk rasa di depan kantor kejari aceh timur masa yang di kordinator oleh ketua faksi bergerak ke kantor bupati aceh timur.
Acara Demo hari ini dengan korlap aksi , Reza Nuarif, BAI (badan advokasi indonesia) aceh timur, FAKSI (Ffront anti kejahatan sosial) aceh. FKPPA (forum komunikasi perjuangan dan perdamaian aceh) beserta sejumlah massa rakyat miskin desa dari berbagai pelosok desa di kabupaten aceh timur, pungkasnya. (Pasukan Ghoib/Team)
