Detikkasus.con | JOMBANG – Bupati Jombang Hj.Mundjidah Wahab membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Jombang di Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa 13 Oktober 2020.
Rakor bertujuan untuk menjamin ketersediaan stock dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok di Kabupaten Jombang, serta untuk pengambilan kebijakan, guna meningkatkan dampak inflasi di Jombang, serta mengambil langkah yang dibutuhkan guna menghadapi inflasi di Kabupaten Jombang.
Dalam Rakor TPID kali ini menghadirkan tiga narasumber diantaranya Nanang Abu Hamid Ap, MSi Kabag Analisis Makro, Ekonomi, Sarana, Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan dari Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan materi terkait Pengendalian dan Tantangan dalam Pengendalian Inflasi di Jawa Timur.
Ir. Hindar Wibowo MT Kasi Statistik Distribusi BPS Jombang menyampaikan materi tentang Inflasi. Sedangkan Danny Hermawan dari TPID BI – Jatim menyampaikan materi tentang perkembangan inflasi di Jawa Timur.
Dalam sambutannya Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengatakan bahwa sejak muncul Wabah Corona, Sektor Industri Kecil Menengah (IKM) untuk produk makanan mengalami penurunan omzet sebesar 87,02 persen. Lalu, pada sektor IKM untuk produk kerajinan, penurunan omzetnya sebesar 89,13 persen. Agar perputaran ekonomi di desa akan terus terjaga, pemerintah berupaya fokus melakukan upaya pemulihan kondisi perekonomian, termasuk dengan penggelontoran bantuan tunai dan bantuan sosial ke masyarakat. “Untuk pemulihan ekonomi, salah satu yang dipersiapkan pemerintah Kabupaten Jombang adalah pemberian modal bagi pelaku usaha, umkm dan sektor informal sebesar Rp 1 juta. Ini diberikan agar usaha yang sempat mati bisa hidup lagi dan usahanya jalan lagi.”, tutur Bupati Hj. Mundjidah Wahab selaku Ketua TPID Kabupaten Jombang.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi covid-19. UMKM dapat menjadi garda terdepan dengan penciptaan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, sosial dan lingkungan pada operasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mengendalikan inflasi ini, Bupati Jombang menandaskan pemerintah Kabupaten Jombang setiap tahun selalu melakukan koordinasi dan antisipasi, baik secara internal oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi, maupun bersama instansi vertikal dan badan usaha di wilayah Kabupaten Jombang untuk bersama-sama. “Saya berharap tetap terjalin koordinasi dan sinergitas yang baik antara TPID Kabupaten, TPID Provinsi, Bank Indonesia, Bulog dan Aparat Penegak Hukum serta peran masyarakat. Sehingga dapat mendukung target inflasi di Kabupaten Jombang”, pungkasnya.
Dalam Rakor TPID yang dipimpin langsung oleh Bupati Jombang tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD, Kepala BUMD, Camat Se-Kabupaten Jombang serta seluruh Pengurus dan anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). (jmi)
