Tanjab Barat l Detikkasus.com – Proyek Screenshouse modelren Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Diduga dimiliki oknum rekanan kontraktor ,Reza kadis dinas pertanian.
Dikonfirmasi awak media pada hari Selasa 02/04/24 melalui telepon seluler mengatakan Itu tidak benar.
Di Tahun anggaran 2024 ini pemkab tanjabbarat melalui dinas tanaman pangan dan holtikultura kabupaten Tanjung Jabung Barat, provinsi Jambi di kabarkan dapat kucuran dana dari pusat melalui anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan pembangunan Screenshous.
Reza Pahlevi kepala dinas tanaman pangan dan hortikultura kabupaten Tanjung Jabung Barat membenarkan adanya kegiatan tersebut,namun katanya kegiatan tersebut sampai saat ini belum tahu bakal jadi dilaksanakan atau tidak.pasalnya sampai saat ini julak juknis untuk kegiatan tersebut belum ada turun,”sebut Reza kepada media ini saat di konfirmasi melalui via WhatsApp,Selasa (2/4/2024) siang.
Ditanya kegiatan apa Screenshous itu,jelas reza ,Screenshous merupakan bangunan yang terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk melindungi serangan hama dan dilengkapi alat-alat modern seperti konfuter.
Lebih lanjut Reza mengatakan ,rencana kegiatan pembangunan Screenshous tersebut diperuntukan kepada masing-masing kelompok tani di setiap 13 kecamatan se-kabupaten Tanjung Jabung Barat.kelompok tani yang dapat pembangunan Screenshous ini sebelumnya sudah dilakukan prepikasi oleh pihak dinas,”tandasnya.
Disentil berapa anggaran dan seperti apa teknis kegiatan tersebut, apakah di pihak 3 kan (red, kontraktor ) atau di serahkan langsung kepada kelompok tani mengerjakan,”nah,itu sampai saat ini kita masih menunggu juklak juknisnya,jadi belum tahu seperti apa konsepnya.terkait soal anggaran Reza mengatakan ,satu titiknya sebesar Rp 475 juta.
Sementara dikonfirmasi terkait isu diluar mencuat dugaan bahwa sekian pekerjaan tersebut telah ada pemiliknya dan dibagi-bagi kepada oknum-oknum tertentu meskipun pekerjaan belum dilaksanakan,Reza Pahlevi mengatakan itu tidak benar.bagaimana bisa sementara juklak juknis maupun Kepres kegiatan saja belum turun sampai saat ini,”kami juga belum tau kenapa belum keluar, takutnya bisa saja tidak jadi atau batal dilaksanakan.karena biasanya kegiatan bisa dilaksanakan setelah ada juknisnya,”bantahnya.
“Saya baru dengar dari media ni terkait informasi tersebut,mana ada lah kalaupun jadi kegiatan ini nantinya mungkin akan dilaksanakan melalui proses lelang (tender) kalau proses lelang tentunya harus mengikuti aturan proses lelangnya tidak bisa seperti sebagaimana isu infomasi yang disampaikan,”tutupnya.
(BEN)