Jombang | Detikkasus.com – Aroma ketidakberesan mulai tercium dalam proyek revitalisasi SDN Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, meski kalender proyek seharusnya sudah mati sejak akhir Desember lalu, aktivitas pekerja di lapangan terpantau masih sibuk “kejar tayang”. Hal ini memicu reaksi keras dari gedung parlemen Jombang.
Politisi senior PKB sekaligus anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, tidak tinggal diam. Ia mengapresiasi temuan media dan berjanji akan membawa masalah ini ke meja pimpinan Komisi D (Bidang Pendidikan) serta berkoordinasi dengan Komisi C.
”Setiap proyek yang menggunakan APBN wajib transparan dan tepat waktu. Jika memang ada perpanjangan (adendum), administrasinya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Mas’ud Zuremi.
Kontras antara data administratif dan realita di lapangan menjadi poin utama kegaduhan ini.
Target Selesai, 27 Desember 2025 (90 hari kalender).
Realita: Memasuki Januari 2026, tukang masih bekerja.
Nilai Proyek: Fantastis, mendekati angka Rp 1 Miliar.
Yang semakin memperkeruh suasana adalah sulitnya pihak sekolah maupun pelaksana proyek untuk ditemui. Hingga kunjungan kedua awak media ke lokasi, sosok Kepala SDN Ngumpul dan penanggung jawab teknis seolah “raib”.
Minimnya keterbukaan ini menimbulkan spekulasi liar di masyarakat, apakah ada kendala teknis yang disembunyikan, ataukah lemahnya pengawasan dari dinas terkait?
Menanti Langkah nyata Dewan
Publik kini menunggu taring DPRD Jombang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Masyarakat berharap pihak Dinas Pendidikan dan kontraktor segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi mengenai status kontrak dan legalitas pekerjaan di luar tenggat waktu tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, ruang klarifikasi masih terbuka lebar bagi pihak pelaksana untuk menjelaskan apakah keterlambatan ini dilindungi oleh adendum resmi atau murni kelalaian yang berujung denda.
(Jum)
