PONTIANAK I Detikkasus.com -, Bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menghadiri diskusi terbatas dengan membahas tantangan dan prospek ekonomi Kalimantan Barat : Pentingnya Respon Kebijakan yang dihadiri Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Jum’at (10/11/2023).
Tampak Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si. yang bertindak sebagai moderator bersama dengan Eddy Suratman sebagai narasumber yang juga merupakan Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekda Kalbar menjelaskan bahwa dalam diskusi kali ini ada beberapa hal yang akan disampaikan guna peningkatan perekonomian di Kalimantan Barat kedepannya.
“Mungkin dengan adanya diskusi pada hari ini akan terwujud kebijakan-kebijakan program yang dapat kita implementasikan melalui OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Misalnya, terkait penanganan inflasi dan hal – hal mendasar lainnya,” harapnya.
Sementara itu, Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman menyampaikan beberapa poin rekomendasi kebijakan yakni pertama adalah hampir 50% dari pertumbuhan ekonomi Kalbar triwulan 3 2023 (4,27%) bersumber dari Pengeluaran Konsumsi RT.
“Oleh karena itu penting sekali menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok (inflasi) agar daya beli masyarakat tidak menurun. Kerjasama dengan Bulog. BUMD/BUMN, pemerintah kabupaten/kota penting dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok serta kelancaran distribusinya. Bahkan patut dipertimbangkan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota membuka toko pengendali harga yang beroperasi saat tertentu saja di pasar-pasar utama daerah”, terang Eddy Suratman.
Kemudian, dirinya menyoroti terkait konsumsi pemerintah pada triwulan 3 telontraksi – 1,3% yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itudirinya menekankan, pada sisa tahun anggaran yang tinggal sekitar 40 hari lagi percepatan penyerapan anggaran perlu dilakukan.
“Patut dipertimbangkan membentuk semacam posko penyerapan untuk koordinasi antar OPD agar cepat diketahui faktor penyebab tersendatnya penyaluran (bottle neck) lalu secara cepat menemukan jalan keluar dari masalah tersebut”, tambahnya.
Kemudian, melihat kajian dari Bappeda Kalbar, dimana berdasarkan analisis |-O, dan dari data volume ekspor Kalimantan Barat konsisten menunjukkan bahwa hilirisasi (industrialisasi) merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi Kalbar. Oleh karena itu, proses industrialisasi ini menjadi keniscayaan. Proses ini dapat lebih cepat dilakukan menggunakan pendekatan kawasan yang desainnya sudah pernah dipersiapkan Bappeda.
Terdapat beberapa kawasan pertumbuhan di Kalbar, yaitu kawasan metropolitan Kota Pontianak, Kawasan Pelabuhan kecamatan sungai kunyit dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, kawasan industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan dan industri, kawasan industri semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri, kawasan industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan, kawasan industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit, dan pertambangan.
Kemudian kawasan industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan dan industri, kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan Mempawah dengan sektor unggulan pertambangan, kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan.
Tak hanya itu, untuk Kawasan pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan, kawasan Manismata-Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri, dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.
(Hadysa Prana)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
