Program Ketahanan Pangan Pemdes Balongsari Berupa Hewan Tahun 2023 Disorot, Warga Klaim Tak Pernah Tau

Jombang | Detikkasus.com – Program ketahanan pangan yang digulirkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, pada tahun 2023 kini menjadi sorotan.

Program yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tersebut berbentuk hewan ternak, yakni kambing, dan ditujukan kepada masyarakat di dua dusun, Kedungsari dan Kedungboto.

Anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai sekitar Rp. 50 juta dan dibagi untuk dua dusun tersebut. Dusun Kedungsari disebut-sebut menerima alokasi dana yang lebih besar dibandingkan Kedungboto.

Baca Juga:  Istri Wakapolri Puji Keindahan Banyuwangi | Reporter Detikkasus Jawa-Bali. Teddy.SH.

Kepala Dusun Kedungsari, Mohklison saat dikonfirmasi melalui pesan nomer WhatsApp membenarkan adanya program tersebut. “Alhamdulillah berkembang mas, dari 19 ekor sekarang menjadi 20 ekor,” ujarnya singkat.

Namun, pernyataan ini berbeda dengan yang disampaikan oleh beberapa warga di Dusun Kedungsari. Saat ditemui awak media pada Selasa (27/5/2025) siang. Warga tersebut mengaku tidak pernah mengetahui adanya program bantuan kambing tersebut.

Baca Juga:  Polres Palangka Berhasil Ringkus Komplotan Pencuri Dan Sita Puluhan Ponsel beseta Sepeda Motor.

“Saya tidak dengar dan tidak ada program ketahanan pangan hewan berupa kambing untuk masyarakat. Kalau di sini di Dusun Kedungsari itu tidak ada, nggak tahu kalau dusun lain. Misalkan ada, kami juga dengar. Saya itu apa adanya kalau ngomong mas. Kalau orang di sini itu kebanyakan memelihara kambing milik orang lain, itupun bagi hasil,” ujar warga.

Baca Juga:  Meriahkan PHBN, Desa Tanggungan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Gelar Acara Lomba Catur Antar Dusun.

Ia juga menyebut bahwa pernah mendengar soal bantuan sapi, namun tidak mengetahui kejelasan maupun lokasinya.

“Banyak di sini itu orang merawat kambing, tapi punya orang. Nanti upahnya kalau kambing itu sudah beranak,” tambahnya.

Perbedaan informasi antara pihak kepala dusun dan warga menimbulkan tanda tanya soal transparansi serta pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut.(Tim 9)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *