Oleh : Aulia M. Hidayah UMM.
Detikkasus.com | Perpolitikan di Indonesia telah dikejutkan dengan berita-berita yang kini sedang beredar. Bagaimana tidak, setelah gencarnya aksi unjuk rasa 22 Mei 2019 hingga munculnya banyak pengorbanan dalam tarung Pemilihan Presiden (Pilpres), Prabowo Subianto akhirnya luluh di tangan koalisi Joko Widodo. Sungguh sangat langkah kejadian peristiwa ini, bahkan pertama kalinya di Indonesia. Sebuah hal baru bagi Indonesia, di mana calon presiden menjadi menteri dari lawannya.
Dengan Prabowo menjadi menteri berarti bisa dikatakan sebagai “pembantu” presiden. Ini tentu merupakan penurunan status, di mana Prabowo sebelumnya merupakan penantang yang tangguh. Hal ini menuai beragam reaksi. Ada yang kecewa, lantaran Prabowo dinilai ingkar janji dan melegitimasi kesetiaannya terhadap pendukung yang telah banyak berkorban pada pemilu lalu. Dengan ini muncul berbagai pertanyaan dari berbagai pihak, apakah Prabowo ingin melakukan pengkhianatan terhadap pendukungnya dengan menjadi menteri Jokowi?. Tapi disisi lain , ternyata ada juga yang merayakan pertemuan dua tokoh bangsa ini.
Secara konstitusional, Jokowi tidak dimungkinkan lagi mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2024. Sedangkan untuk saat ini belum ada tokoh yang menonjol popularitas dari keduanya. Atas dasar faktor tersebut, lantas mengapa Prabowo menerima tawaran Jokowi untuk menjadi menteri pertahanan?
Jokowi mengungkapkan alasan kenapa memilih Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Beliau ungkap ingin membangun demokrasi gotong-royong. Menurut Jokowi, demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong-royong. Oleh karena itu, Jokowi tidak masalah rivalnya masuk kabinet. Selain Prabowo, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang menjadi menteri perikanan dan kelautan. Jokowi pun menyebut posisi Prabowo jadi Menteri Pertahanan karena rekam jejaknya yang pernah berkarir sebagai TNI. Prabowo juga mengutarakan bahwa mereka tidak ingin Indonesia rusak, tidak ingin negara terpecah belah. Mereka sepakat menjaga keutuhan dan persatuan nasional, dan mereka sepakat menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan yang lain.
Namun melihat pernyataan tersebut di lontarkan, justru memperlihatkan ketidakselarasan antara sikap dan perbuatan. Jika memang sedari awal Prabowo mementingkan keutuhan dan persatuan nasional, mengapa dirinya membiarkan tim pemenangnya melakukan kegiatan rasis sehinggu timbul berbagai masalah ekstrem di kalangan masyarakat pada saat kampanye lalu?
Tidak hanya itu, Prabowo juga sempat menggugat hasil Pilpres yang dimenangkan oleh Jokowi-Ma’ruf kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak terima dan mengatakan bahwa itu adalah hasil kecurangan. Akan tetapi, pihak Prabowo tidak memberikan bukti-bukti yang meyakinkan. Tidak hanya itu, terkait MK tidak berlaku adil juga disertakan. Lalu kenapa, sekarang Prabowo baru mengatakan bahwa pentingnya keutuhan dan persatuan nasional dengan memilih bergabung di dalam pemerintah? Atas fenomena yang ganjil ini, maka tidak mengherankan menyebut motif Prabowo sebagai perhitungan politik semata.
Posisi Menteri Pertahanan bukanlah jabatan sembarangan. Menteri pertahanan adalah menteri utama yang disebutkan dalam konstitusi UUD 1945. Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, ketiganya adalah pihak berwenang yang dapat menggantikan peran Presiden dan Wakil Presiden apabila tidak dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan. Atas dasar ini, ketiga kementerian ini tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.
Posisi Menteri Pertahanan mendapat alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang jumlahnya cukup besar dibanding kementerian lainnya. Sungguh menggiurkan bukan?
Terkait dengan aktivitas kalkulus keuntungan, ini sebetulnya identik dengan ciri manusia sebagai makhluk ekonomi. Apabila Prabowo memang memanfaatkan momentum tawaran Menteri Pertahanan dari Jokowi sebagai wadah memuaskan diri sendiri, maka ia bisa memperkuat hitung-hitungan untung rugi yang didapatkannya secara politik. Praktis, menimbang kesempatan pencalonan diri pada Pilpres 2024 yang belum tentu dimenangkan, masuk akal bagi Prabowo untuk begabung di pemerintahan dengan menjadi Menteri Pertahanan.
Pada akhirnya, kita dapat melihat bahwa alasan Prabowo menerima tawaran Menteri Pertahanan dari Jokowi adalah karena ini merupakan kesempatan yang tidak datang dua kali.
