Detikkasus.com |Medan-Sumut
Polda Sumut dalam hal memberantas korupsi laksanakan rapat koordinasi sinergitas KPK RI dan aparat penegak hukum se – Sumatera Utara, hadir dalam kegiatan rapat koordinasi sinergitas KPK RI dan aparat penegak hukum antara lain Ketua KPK RI, Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri M.Si, Plt Kajati Sumut, Wakapolda Sumut, PJU Polda Sumut, para Kapolres/Ta/Tabes dan para Kajari Sumut bertempat di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (27/08/2020)
Dalam kesempatan tersebut Kapoldasu mengucapkan selamat datang kepada Ketua KPK beserta rombongan di Sumut dan mengatakan bahwa di wilayah Polda Sumut zero toleransi untuk narkotika termasuk perjudian dan togel,”Kejahatan jalanan juga kita berantas dengan memberikan tindakan tegas dan terukur,” jelas Kapolda Sumut.
Kapoldasu Irjen Martuani lebih lanjut mengatakan bahwa untuk tahun 2020 hingga saat ini ada 16 berkas perkara sudah di tangani yang terkait dengan korupsi oleh Polda Sumut,“Kami mohon kepada bapak untuk berkoordinasi dan supervisi tentang penanganan tindak pidana korupsi di Sumut dan kepada para Kapolres yang menangani kasus korupsi di wilayahnya supaya mendengarkan arahan dari ketua KPK supaya bisa kita terapkan,”ungkap Kapolda Sumut.
Ketua KPK RI dalam arahannya menyampaikan cara – cara efektifitas tentang pencegahan dan pemberantasan Korupsi dan dalam rakor sinergitas ini Ketua KPK RI menyampaikan bahwa harus ada pengawasan dari aparat penegak hukum mengenai kegiatan karena cara OTT masih kurang efektif di dalam memberantas korupsi namun harus juga ada himbauan dan pembenahan kepada tokoh dan jangan biarkan seseorang yang korupsi merasa nyaman dengan apa yang dia dapatkan. karena hal itu sangatlah merugikan negara,“Sebagai aparat penegak hukum kita juga harus mampu menjaga aset dan uang negara,”jelas Ketua KPK RI.
Sesuai dengan instruksi bapak presiden, lanjut Ketua KPK RI, bahwa masyarakat menginginkan Indonesia bebas dari korupsi oleh karena itu tugas KPK dan pemerintah yang terlibat lainnya agar melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi yakni dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang melakukan pelayanan publik serta juga melakukan monitoring tentang pelaksanaan program pemerintah
(Alexander/Medan)
