Perselisihan Hasil Pilpres Diatur UU

Rabu, 22 Mei 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Detikkasus.com | Jakarta Selasa(21/5/2019) Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjelaskan Undang-Undang Pemilu telah mengatur penyelesaian perselisihan hasil pilpres. Penyelesain tersebut, urai Mendagri telah diatur sebagaimana amanat UU, No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang tercantum pada pasal 475.

“Bagi yang tidak puas dengan hasil pilpres, ajukanlah penyelesaiannya melalui jalur yang konstitusional. Sudah ada dijelaskan, urai dalam Pasal 475 Undang-Undang Pemilu,” kata Tjahjo di KPU Pusat, Jakarta, Selasa (21/05/2019).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasangan Caalon dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutus paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi yang putusannya wajib ditindaklanjuti KPU. Adapun bunyi pasal sebagai dimaksud
Ayat 1, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”

Baca Juga:  Polisi Kunjungi Warga Binaan Untuk Sampaikan Imbauan Kamtibmas

Ayat 2, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Baca Juga:  Kepemimpinan Indonesia Raya Dan Pesan Kebudayaan Dari Bangun Pemudi Pemuda

Ayat 3 , “Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Baca Juga:  Stop Menyudutkan Kadiv Humas Polri Tragedi Kanjuruhan

Ayat 4 , “KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.”

Ayat 5, “Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada: (a) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (b) Presiden; (c) KPU; (d) Pasangan Calon; dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.” ( rtn/sgt /Kinan)

Berita Terkait

Mantan Panglima TNI Resmikan Jangkar Homestay di Pringsewu
Sujadi Saddat Mangkir Lagi dari Panggilan Ke Dua Bawaslu
Partai Ummat Pringsewu Siap Menangkan Adi-Hisbullah
AdiLah Satu- satunya Calon Pringsewu yang Hadir Dalam Deklarasi Damai PWI Lampung
Dinkes Pringsewu Monitoring STBM Pilar 2, 3, dan 4 di Pekon Podosari
Musyawarah Pekon Pardasuka Bahas RKP Tahun 2025
Kajari Tanggamus Janji, Dalam Kurun Waktu dua Bulan Akan ada Tersangka Dalam Kasus CTscen RSUDBM dan BPRS Tanggamus.
Kadis Kominfo Mewakili Pj. Bupati Menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Ruang Jurnalis Nusantara (DPC RJN) Tanggamus.
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 13 November 2024 - 18:30 WIB

Mantan Panglima TNI Resmikan Jangkar Homestay di Pringsewu

Kamis, 7 November 2024 - 22:04 WIB

Sujadi Saddat Mangkir Lagi dari Panggilan Ke Dua Bawaslu

Jumat, 1 November 2024 - 15:52 WIB

Partai Ummat Pringsewu Siap Menangkan Adi-Hisbullah

Selasa, 29 Oktober 2024 - 11:19 WIB

AdiLah Satu- satunya Calon Pringsewu yang Hadir Dalam Deklarasi Damai PWI Lampung

Kamis, 26 September 2024 - 19:06 WIB

Dinkes Pringsewu Monitoring STBM Pilar 2, 3, dan 4 di Pekon Podosari

Berita Terbaru