PONTIANAK I Detikkasus.com -, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr.Drs.Muhammad Yusuf, SH,. M.H., secara resmi menutup Rapat Kerja Daerah (Rakeda) Kejati Kalbar Tahun 2023 yang berlangsung di Aula Kejati Kalbar, Kamis (14/12/2023).
Hadir pada acara Rakerda Tahun 2023, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Subeno, SH, MM, para Asisten, Kabag TU, para Koordinator dan para Kajari, Kasi/Pemeriksa/Kasubagbin, Kacabjari se Kalbar.
Sebelum menutup secara resmi Rakerda Tahun 2023, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, DR, Drs Muhammad Yusuf, S.H., M.H., dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kejati Kalbar Tahun 2023 untuk memahami bahwa setiap kegiatan di Kejaksaan harus mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran agar kegiatan yang dilaksanakan mendapat dukungan fiskal yang penuh dan terukur.
“Pemaparan capaian kinerja, permasalahan dan usulan inovatif oleh para peserta telah memberikan wawasan baru kepada kita semua, berharap pemikiran yang berkembang selama kegiatan berlangsung mampu memberikan solusi atas problematika pelaksanaan tugas yang dinamis, khususnya diluar tugas rutin”, ungkapnya.
Kajati Kalbar berharap pencapaian kinerja yang berdasarkan tugas dan fungsi, kontribusinya terhadap RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023 serta yang berasal dari Tugas Direktif Presiden yang sudah disampaikan dari seluruh peserta Rakerda, dapat menjadi acuan dalam meningkatkan produktivitas di tahun 2023 dan dapat berpengaruh terhadap tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga sesuai dengan tema Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2023.
Terdapat beberapa poin capaian kinerja dan rekomendasi yang dapat kita tarik dari pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :
Optimalisasi kenaikan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada seluruh satker dengan target pengisian Capaian Rincian Output 100 (seratus) poin.
Memperkuat pengelolan aset hasil tindak pidana guna optimalisasi pendapatan keuangan negara
Kepada seluruh Satker dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan koordinasi, pengumpulan dan pelaporan pada untuk setiap tahapan pemilu pada aplikasi Inteliz. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menjunjung tinggi netralitas personil dalam menyongsong tahun politik serta menjaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.
“Tingkatkan penegakan hukum yang humanis berlandaskan hati nurani serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Ditahun 2023, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dapat melaksanakan 37 perkara RJ dari target 29 perkara”, tegas Kajati.
Selain itu juga diminta untuk meningkatkan pola penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Pencapaian Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Kejaksaan Tinggi Terbaik Pertama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Tahun 2023 dari KPK harus dapat dipertahankan pada tahun mendatang”, ucapnya lagi.
Fungsi pengawasan sebagai katalisator dan konsultan harus selalu ditingkatkan guna melakukan pencegahan dan penindakan dalam melaksanakan tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku, dan tutur kata pegawai Kejaksaan. Selain itu, optimalisasi peran auditor yang ditahun ini telah berperan aktif dalam Perhitungan Kekayaan Negara.
“Usaha pengembangan organisasi serta tugas fungsi institusi yang menjadi amanat dari Undang-undang Kejaksaan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan salah satunya dengan kegiatan Sosialiasi / Monitoring dan Evaluasi data penanganan Koneksitas Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus yang dilaksanakan oleh Bidang Pidana Militer”, pungkasnya.
Diakhir sambutannya, Kajati Kalbar, mengapresiasi pemaparan yang baik dari masing-masing bidang dan Kejari Se-Kalbar serta berterima kasih atas kinerja panitia yang sukses melaksanakan Rakerda Tahun 2023 kemudian, diumumkan kinerja terbaik masing-masing bidang (Bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Intelijen, Pengawasan, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pidana Militer dan pegawai terbaik (tata usaha dan jaksa).
(Hady)
Sumber : Dewi
