JAKARTA I Detikkasus.com -, Dalam rangka Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. menghadiri Rapat Koordinasi Nasional yang merupakan Kick Off Pelaksanaan P3PD Tingkat Nasional di Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat. Selasa (11/7/2023).
Rapat koordinasi Nasional kick off Pelaksanaan P3PD Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di ikuti perwakilan dari 37 Provinsi se Indonesia yang di buka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. LMuhammad Tito Karnavian, M.A., Ph. d., menyampaikan bahwa dalam konteks ini berusaha untuk merangkul berbagai pihak dengan bagaimana caranya membuat perangkat desa terutama Kepala Desa dengan melakukan pelatihan – pelatihan.
“Saya berterima kasih banyak kepada Bank Dunia yang telah membiayai program yang targetnya membuat 75 ribu lebih kepala desa dan dibuat dalam 2 gelombang baik secara fisik maupun virtual dibagi perzona berlangsung kalau tidak salah kurang lebih 3 bulan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Program Desa yang sangat berpengaruh langsung dengan masyarakat serta dirinya meminta kepada semua yang mengikuti pelatihan termasuk para narasumber untuk tidak menggiring pada politik praktis untuk mendukung siapapun calonnya.
“Kita murni program untuk memperkuat kapasitas Kepala Desa dan ada materi-materi pokok yang harus dikuasai Kepala Desa dan akan kita cek hasilnya pada saat sudah selesai. Yang pertama masalah manajemen dan kepemimpinan dan oleh karena itu dalam konteks ini kita mengundang narasumber paling banyak dari teman-teman TNI,” ungkapnya.
Seperti kita ketahui, Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan Desa.
Dalam beberapa waktu lalu Gubernur Kalimantan Barat menjelaskan bahwa tahun ini Desa Mandiri Provinsi Kalimantan Barat bertambah 291. Ini capaian yang sangat bagus, menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Kalbar untuk meningkatkan status Desa di wilayahnya.
“Jadi untuk di Kalbar ini Desa Sangat Tertinggal sudah tidak ada, adapun yang ada hanya tersisa sekitar 14 atau 16 Desa yang masih berstatus Desa Tertinggal dan diharapkan Kalbar bisa menuntaskan status Desa Tertinggal tersebut ke Desa Mandiri,” ungkap Gubernur Sutarmidji saat melaksanakan kegiatan Penandatanganan Berita Acara Indeks Desa Membangun Tahun 2023 bertempat di Aula Garuda Gedung Pelayanan Satu Atap Area Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (4/7/2023).
Tak hanya itu, mantan Walikota Pontianak dua periode dalam kegiatan Penandatanganan Berita Acara Indeks Desa Membangun Tahun 2023 itu juga memberikan masukan ataupun pola kepada Pemerintah Pusat bahwa Desa yang sudah berstatus Desa Mandiri seharusnya semakin tinggi dan semakin besar dana Desanya. Apresiasi kepada Desa yang status sangat Tertinggal harusnya tidak sama dengan Desa Mandiri.
“Desa Mandiri itu bukan berarti Desa pasti mandiri dalam segala hal, melainkan juga perlu dana yang lebih besar untuk meningkatkannya. Saya kurang sependapat dana Desa itu, sama per Kabupaten. Kalau disebut maksimal 2 miliar oke, tapi tidak semua dua miliar. Kan ada Desa yang penduduknya kecil ada yang besar, kalau disama ratakan justru jadi masalah, kemudian ada Desa yang luas. Desa di Kalbar inikan beda dengan di jawa. Harusnya dilihat dari luas wilayahnya, buat formulanya. jadi jangan dua miliar per Desa, harus ada parameter ukurnya,” timpal pria yang akrab disapa Bang Midji ini.
( Hadysa Prana )
Sumber : Adpim Prov Kalbar
