Detikkasus.com | Kendari – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) harus bertanggung jawab atas musibah banjir yang terjadi di beberapa Kabupaten yang ada di Bumi Anoa Sultra ini. Hal tersebut telah di ungkapkan oleh Ketua, Bidang Lingkungan Hidup (BLH) Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sultra, Songo.
Menurut Songo, Pemda Sultra harus bertanggung jawab atas musibah banjir yang terjadi di beberapa kabupaten di Sultra ini, antara lain Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan dan Kabupaten Lainnya.
“Apapun pembenarannya, banjir atau bencana tersebut diakibatkan oleh kebijakan para pemangku kekuasaan pasalnya Pemprov telah memudahkan dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Perkebunan Kelapa Sawit (IPKS) serta Izin Perambahan Hutan (Legal Loging) dengan tidak memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), tanpa memperhitungkan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,” Ungkap Songo
Allah SWT telah memperlihatkan MurkahNya bagi orang-orang yang berfikir. “Telah tampak kerusakan di Darat dan di Laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, Agar mereka kembali kejalan yang benar. QS. Ar-Rum:41,” Paparnya
Olehnya itu saya sebagai Ketua BLH Badko HMI Sultra, Mendesak kepada pihak-pihak terkait yakni Pemprov dalam hal ini Gubernur, DPRD dan Pemda Kabupaten dalam hal ini Bupati, DPRD, agar kiranya segera melakukan introveksi dan segera mengevaluasi Izin yang telah di terbitkan sebelumnya, lalu sekiranya segera ditertibkan untuk menyelamatkan umat dan Daerah Bumi Anoa yang sama kita Cinta dan Banggakan,” Tegas Songo. (Edi)
