Detikkasus.com l Aceh
Senin (17/02/2020) Pantauan awak media di Pemerintah Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), ternyata masih ada memeliki kampung yang hanya berkisar 30 Kepala Keluarga (KK), ironisnya disituasi kampung tersebut bahkan tidak memiliki kantor kepala kampung, padahal anggaran dana desa sangat mengalir deras seperti kampung lainya yang ada di Pemerintah Kota subulussalam.
Walau kantor kepala kampung kuta beringin tidak ada, tetapi sarang WALET milik kepala kampung berdiri megah dan berada samping rumah kepala kampung, diharapkan penegak hukum untuk mampu mengusut, dana dana desa dari tahun pengguna’an 2018/sd 2020
Awalnya awak media sangat kewalahan untuk mecari tau keberada’an kantor kepala kampung kuta beringin, tidak ingin rasa lelah itu berlanjut lama akhirnya awak media beranya pada salah seorang, rupanya yang ditanya kebetulan anak kandung kepala kampung kuta beringin
Anak kandung ABIDIN BAKO Kepala Kampung Kuta Beringin mengatakan “Kampung kami tidak punya ruangan kantor, kalau ada pertemuan penting tentang urusan kampung ya disini bapakku ini, kalau tentang pengguna’an anggaran dana desa dikemakan tak tau saya bang”. Ujarnya
Awak media bertanya tentang bagunan sarang walet, anak kandung kepala kampung kuta beringin mengatakan “Ya punya bapak sayalah bang, mana mungkin punya saya bang lagiankan saya masih status anak dan masih dalam tanggungan bapak saya, apa lagi saya ini belum bekerja bang, mengenai jumlah KK sekitar 30 Kepala Keluarga bang, ujarnya
Ditempat terpisah Masyarakat Kampung Kuta Beringin yang tidak mau namanya terpublikasi mengatakan, inilah situasi kondisi keada’an jalan yang kami jalani setiap hari pemko subulussalam, hanya sekitar 2000 meter atau 2.KM tidak kunjung bisa diaspal, padahal hak dan kewajiban untuk membayar pajak sama seperti masyarakat lainnya, “Hingga delapan bulan honor prangkat kepala kampung tak kunjung dibayar pejabat daerah pemko subulussalam. Ujarnya
“Semua anggaran dana desa maupun BUMDes sejak pengguna’an 2018 sampai dengan pengguna’an 2020 sudah sewajarnya ditelisik dengan akurat oleh penegak hukum hingga sangat teliti, kecuali jika memang anggaran dana desa itu mutak milik kepala kampung kuta beringin. Ujarnya
Berdasarkan informasi yang didapat awak media dari beberapa nara sumber diatas, akhirnya awak media menelepon ABIDIN BAKO kepala kampung kuta beringin berulang kali, “Aneh tapi nyata kepala kampung kuta beringin tidakmau angkat telepon, meskipun telepon genggam miliknya berulang kali berdering”.
YUNUS LAIA Aktivis mengatakan: “Waao sungguh aneh kelakuan ABIDIN BAKO kepala kampung kuta beringin ini, masasiih pemegang amanah sebagai kepala kampung tidak memahami UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Serta UU no: 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, hingga UU no: 40 tahun 1999 tentang PERS. Apa mungkin ABIDIN BAKO ber pura-pura bego demi untuk mencapai tujuannya”. Ujarnya
“Kalau seperti watak ABIDIN BAKO dimiliki semua kepala kampung, hingga tidak mau angkat telepon untuk konfirmasi dari awak media, pastinya lambat bangat pembangunan Daerah Pemerintah Kota Subulussalam. Ujarnya
Kalau Abidin Bako sebagai Kepala Kampung tidak merasa untuk memper kaya diri dari anggaran dana desa, seharusnya berbuatlah seperti kesatria ketika wartawan mau mengkonfirmasi. “Dana Desa gunanya untuk membangun desa, bukan untuk kepentingan memperkaya kelompok atau pribadi”. Ujarnya
Besar kemungkinan kampung kuta beringin adalah bentuk kampung siluman, sehingga walau tidak ada kantor kepala kampung tetapi ADD/DD tetap berjalan, sebagaimana kampung lainya yang ada di Pemko Subulussalam Ujar Yunus ( J. Sianipar )
