Pemkab Pringsewu & KPK Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi

PRINGSEWU, Detikkasus.com – Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Aula Utama Pemkab Pringsewu, Rabu (29/9/21).

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Pringsewu Sujadi didampingi Wakil Bupati Pringsewu Fauzi dan Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI Nana Mulyana, serta dihadiri Person In Charge KPK RI Wilayah Lampung Nindyah Sunardini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi beserta Asisten dan Staf Ahli, Inspektur Kabupaten Pringsewu Andi Purwanto, Kepala Kantor Pertanahan Pringsewu Rustam, serta Kepala OPD di lingkup Pemkab Pringsewu.

Baca Juga:  Rental Mobil Terbaik di Pekon Sukamulya Banyumas Bisa Lepas Kunci Dengan Harga Terjangkau

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan secara sumbolis sertifikat hak pakai asset Pemkab Pringsewu dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu kepada Bupati Pringsewu.

Dalam sambutannya, Bupati Pringsewu Sujadi mengatakan pihaknya sangat memerlukan masukan dan saran, serta pencerahan maupun pendampingan dari KPK RI dalam upaya melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, segala masukan dan saran yang diberikan tentunya menjadi pemicu bahwa memberikan pelayanan yang baik kepada masyatakat dan melakukan hal-hal yang benar adalah sebuah kewajiban.

Baca Juga:  Formasi Ganda, Pringsewu Deklarasikan Dukung Ganjar Mahfud

Oleh karena itu, prinsip 100-0-100 merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran Pemkab Pringsewu, yakni 100℅ benar dalam perencanaan program, 0% kesalahan serta 100% benar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI Nana Mulyana mengatakan KPK kedepan akan lebih melakukan pada upaya-upaya yang sifatnya tematik. Di bidang manajemen ASN misalnya, dipastikan untuk penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi, serta mencegah praktik jual beli jabatan.

Baca Juga:  Ini Lokasi Jalan Longsor-Amblas yang Perlu Di Waspadai Pemudik Di Aceh

Begitupun dengan Dana Desa, KPK juga menekankan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. “Selain itu, pemerintah ingin mengelola negara ini dengan berbasis IT. Oleh karena itu pastikan Kominfo menjadi leading sector untuk pengembangan IT”, ujarnya.

Nana juga mengapresiasi Pemkab Pringsewu, dimana untuk pencapaian MCP, Pringsewu menempati urutan pertama di Provinsi Lampung dan urutan ke-empat secara nasional. (Iyan/hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *