Pemkab Bojonegoro Siapkan Pembangunan Ramah Lingkungan Menuju Green Economy

Jumat, 4 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bojonegoro | Detikkasus.com – Sebagai upaya mempersiapkan perencanaan pembangunan jangka panjang, Pemkab Bojonegoro mendorong pembangunan berwawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Langkah ini sebagai upaya mempersiapkan Green Economy menuju Indonesia Emas 2045.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah saat menghadiri secara virtual Workshop Program Ekonomi Hijau yang diselenggarakan di Gedung Angling Dharma Lt. 2 Pemkab Bojonegoro, Kamis (03/08/2023) mengatakan, Pemkab sudah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 seiring dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Bojonegoro yang telah disusun tahun 2024-2026. Hal itu sesuai mandat dari Kemendagri yang meminta kepala daerah menyusun rancangan pembangunan 2024-2026.

Dalam RPD 2024-2026, Pemkab Bojonegoro telah menyusun tujuh program kebijakan besar yang diantaranya adalah green economy atau ekonomi hijau. Dalam program tersebut, tiap melakukan pembangunan harus berwawasan lingkungan dan mengacu pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Baca Juga:  Bupati Dan Pemda Mempawah Serahkan 2 Ekor Sapi Dari Ketua PW DMI Dewan Masjid Indonesia Kalbar Drs H.Ria Norsan.MM.MH.

Workshop sendiri digelar dengan tujuan mendapat rumusan terhadap kebijakan-kebijakan untuk kedepan. Sehingga 2024-2026 bisa terlaksana Green Economy, termasuk kebijakan anggaran di 2024. “Saya meminta Bappeda merumuskan hasil FGD (focus group discussion) program ekonomi hijau ini. Sehingga nanti kebijakan anggaran mulai 2024 sudah dilakukan tahapan untuk realisasi Green Economy,” ujar Bupati Anna.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Mukhtadlo mengatakan workshop program Green Economy atau ekonomi hijau digelar untuk memberi pemahaman semua pihak dan stakeholder atas pentingnya ekonomi hijau di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, workshop digelar juga untuk memberi pemahaman bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun kedepan yang memuat visi arah kebijakan dan sasaran utama.

Baca Juga:  Bantu Ketersediaan Stok, Polres Bojonegoro Gelar Aksi Donor Darah

“Tujuan ketiga, yakni proses perancangan dan penetapan RPJPD Bojonegoro 2025-2045 sesuai tahapan dan mampu menyelaraskan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten. Dan keempat menjaga konsistensi dokumen perencanaan sebagai manifestasi kinerja perencanaan pembangunan daerah,” terangnya.

Sementara itu, Anggito Abimanyu, narasumber dari Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi (DEB SV) Universitas Gajah Mada (UGM) menuturkan bahwa ekonomi hijau merupakan bagian dari transformasi ekonomi yang akan direncanakan pelaksanaan dan pencapaian target global hingga tahun 2045 (dan 2060). Memasuki 2023, seluruh daerah harus mulai mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga 2024 dengan memedomani seluruh peraturan pusat, kemendagri dan daerah sesuai dengan hirarkinya.

Pemerintah dan DPRD, lanjut dia, saat ini sedang membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang didalamnya termasuk transformasi ekonomi hijau yang wajib direncanakan pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga:  Pj. Bupati Landak Hadiri Sidang Senat Terbuka Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Wisuda I Tahun 2023

“Salah satunya kabupaten Bojonegoro, di mana Bojonegoro memiliki potensi besar dalam ekonomi hijau, baik dari segi positif maupun segi negatif. Hal ini akan menjadi positif jika daerah mempunyai strategi yang benar. Dan secara organisasi serta program harus dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.

Anggito Abimanyu lebih lanjut mengatakan bahwa beberapa program ekonomi hijau di Bojonegoro antara lain energi efisiensi, transportasi hemat energi, green city, pengelolaan lahan, limbah, dan pengelolaan air untuk melestarikan lingkungan menuju Indonesia rendah karbon.

“Tentu perencanan program-program ini memerlukan dukungan politik, dunia usaha, akademisi, LSM yang disusun sesuai kemampuan strategis Kabupaten Bojonegoro mulai dari 5, 10, 15 dan 20 tahun mendatang,” pungkasnya.
(Andri)

Berita Terkait

Dua Dirut BPRS Tanggamus Jadi Tersangka, Ketua Lembaga TAJI dan SP3 Sampaikan Apresiasi Kepada Kajari Tanggamus.
Pj Bupati Pringsewu Buka Kegiatan PKU Akbar PNM
Kunker Danrem 081 DSJ Kolonel Inf Rama Pratam ke Kodim 0808 Blitar
Ibu Ning Wahyu Melantik Agus Subiyakto Sebagai Ketua DPK APINDO Kota Cirebon Detikkasus
Ibu Ning Wahyu Melantik Agus Subiakto Sebagai Ketua DPK APINDO Kota Cirebon
Polsek Talun Kembalikan Santri Al Bahjah Yang meninggalkan pondok tanpa ijin ke Ponpes
Bersama Warga Pakunden, Koptu Slamet Prasetyo Kerja Bakti Bersihkan Kali Miri
Gebyar Festival anak indonesia sekabupaten cirebon

Berita Terkait

Jumat, 22 November 2024 - 08:15 WIB

Dua Dirut BPRS Tanggamus Jadi Tersangka, Ketua Lembaga TAJI dan SP3 Sampaikan Apresiasi Kepada Kajari Tanggamus.

Rabu, 13 November 2024 - 18:43 WIB

Pj Bupati Pringsewu Buka Kegiatan PKU Akbar PNM

Rabu, 7 Agustus 2024 - 18:14 WIB

Kunker Danrem 081 DSJ Kolonel Inf Rama Pratam ke Kodim 0808 Blitar

Jumat, 2 Agustus 2024 - 14:48 WIB

Ibu Ning Wahyu Melantik Agus Subiyakto Sebagai Ketua DPK APINDO Kota Cirebon Detikkasus

Jumat, 2 Agustus 2024 - 13:42 WIB

Ibu Ning Wahyu Melantik Agus Subiakto Sebagai Ketua DPK APINDO Kota Cirebon

Berita Terbaru

Uncategorized

Diduga Melakukan Kecurangan, Dua Oknum Petugas KPPS di Amankan.

Rabu, 27 Nov 2024 - 17:10 WIB

Uncategorized

Potret Pilkada Bojonegoro Dari Masa ke Masa

Rabu, 27 Nov 2024 - 14:20 WIB