Tanjab I Detikkasus com – Pembatalan proyek pembangunan gedung Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus menjadi sorotan. Banyak pihak menilai polemik ini berpotensi menjadi celah masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam alokasi anggaran, termasuk dalam kegiatan Pokok Pikiran (Pokir) Dewan.
Beberapa pengamat yang mengikuti perkembangan ini menilai bahwa keputusan pembatalan proyek tersebut bukan sekadar kebijakan biasa, melainkan indikasi adanya tekanan atau permasalahan yang lebih besar di baliknya. “Ini bisa menjadi pintu masuk KPK dan APH untuk melihat lebih dalam bagaimana alokasi anggaran selama ini dikelola, termasuk proyek-proyek yang berkaitan dengan Pokir DPRD,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah masyarakat yang turut mengamati persoalan ini pun bersikap skeptis terhadap dinamika yang berkembang. “Kami sebagai masyarakat kecil hanya bisa memantau dari jauh bagaimana kelanjutan persoalan ini. Jika terus menjadi sorotan, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat akan ada pihak-pihak yang diperiksa atau dipanggil,” kata seorang warga yang mengikuti isu ini.
Mereka juga menyoroti kasus serupa yang terjadi di DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, di mana KPK berhasil mengungkap dugaan korupsi terkait Pokir. “Kasus di OKU bisa menjadi cerminan bahwa praktik korupsi dalam Pokir bukan hal baru. Jika ada indikasi kuat di Tanjab Barat, maka potensi penyelidikan bisa semakin terbuka,” tambahnya.
Sementara itu, pengamat pemerintahan Provinsi Jambi, Irwan Aditama, menilai bahwa fenomena ini perlu mendapat perhatian serius, baik dari masyarakat maupun penegak hukum. Menurutnya, Pokir DPRD sejatinya bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi dalam Musrenbang, tetapi dalam praktiknya sering disalahgunakan untuk kepentingan segelintir orang.
“Jika pembatalan proyek Banggar ini memang ada kaitannya dengan dugaan permainan anggaran, maka ini alarm keras bagi aparat penegak hukum untuk turun tangan. Apalagi jika ada indikasi bahwa Pokir DPRD juga dimainkan untuk mengamankan kepentingan tertentu, bahkan sampai mengatur siapa rekanan yang mengerjakan proyek,” ungkap Irwan.
Ia juga menekankan bahwa Tanjab Barat harus belajar dari kasus-kasus serupa di daerah lain agar tidak terjebak dalam skandal yang bisa mencoreng citra pemerintahan daerah. “Tanjab Barat punya semboyan Serengkuh Dayung Serentak ke Tujuan. Jangan sampai tujuan pembangunan daerah justru terhambat oleh kepentingan segelintir orang yang bermain dalam anggaran,” tegasnya.
Masyarakat pun berharap agar aparat hukum tidak tinggal diam dalam mengawal transparansi anggaran di daerah ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan bisa semakin tergerus. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya, apakah akan ada tindakan konkret dari aparat hukum, atau kasus ini hanya akan menjadi isu panas yang berlalu begitu saja.(Ben)
