Pembangunan Belum Merata Di NTT Apa Penyebabnya

Selasa, 26 Januari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Detikkasus.com | Lembaga eksekutif daerah memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini karena lembaga eksekutif dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum atas dasar kepercayaan masyarakat kepada lembaga eksekutif daerah, kepercayaan yang dimiliki masyarakat yaitu mereka meyakini bahwa lembaga eksekutif dareah akan mampu mengutamakan kepentingan rakyat demi kesejahteraan rakyat.

Terutama dalam hal pembangunan infrastuktur secara merata di setiap daerah. Hal ini sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan yang disedikan pemerintah kepada masyarakat dan sebagai pemenuhan atas kebutuhan masyarakat dalam menikmati fasilitas pembangunan secara merata yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan dalam proses perencanaan pembangunan ini, pemerintah dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya. Dengan hal itu lah jalan demokrasi dapat dibuka untuk masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi dan dapat mengetahui bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pemerintah selama proses pelaksanaan pembangunan.

Baca Juga:  Sapura Cyling "Sapu Bersih" gelar Juara TDS 2019 Etape 1

Apakah sesuai atau tidak dengan aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Karena aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat merupakan hal yang perlu diatasi oleh pemerintah berdasarkan hasil pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat, sekaligus bisa menjadi pertimbangan sebagai upaya untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan sehingga pembangunan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Contohnya seperti pembangunan infrastuktur jalan raya yang ada di wilayah pasar, yang mana ini merupakan pelayanan publik yang mempengaruhi terwujudnya kesejahteraan masyarakat karena terjadinya interaksi jual beli, maka masyarakat tentunya mengharapkan adanya kenyamanan dan keamanan selama bertransaksi jual beli dipasar. Karena yang banyak orang ketahui tentang daerah bagian timur yaitu lambatnya pembangunan infrastuktur, terutama di daerah-daerah pelosok. Hal itu bukan hanya karena letak geografis tetapi karena keterbatasan kesediaan bahan bangunan untuk melakukan pembangunan di kabupaten-kabupaten Nusa Tenggara Timur. Beberapa tahun terakhir, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat baru bisa diterima oleh pemerintah setempat.

Baca Juga:  Polsek Busungbiu, Mengamankan Wilayah Dengan Meningkatkan Intensitas Patroli

Hal ini karena pemerintah baru saja membukakan jalan bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi demi terciptanya keselarasan antara kinerja pemerintah dengan keinginan masyarakat. Padahal jauh sebelum itu masyarakat disana tidak dapat menyampaikan aspirasinya. Hal itu dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan pribadi yang masuk kedalam sistem pemerintahan. Contohnya, seperti pembangunan yang dilakukan di Kabupaten-kabupaten yang bisa dikatakan secara infrastuktur sudah cukup memadai.

Hal itu membuat masyarakat beranggapan bawa “buat apa pembangunan dilakukan di kabupaten yang infrastukturnya sudah memadai? mengapa pembangunan tidak dilakukan di kabupaten yang memang belum cukup memadai secara infratuktur?”. Statment tersebur langsung ditanggapi oleh pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah langsung memberikan jawaban atas statment yang telah diberikan, salah satunya kenapa tidak di Kabupaten yang secara infrastruktur masih kurang memadai.

Baca Juga:  Bhabin Cempaga Sambangi Warga Berikan Pesan Pesan Kamtibmas

Pemerintah menjelaskan bawha pemerintah masih harus mengumpulkan apa saja yang dibutuhkan untuk membangun infrasturktur sesuai dengan kebutuhan Kabupaten tersebut. Harapannya pemerintah daerah lebih mendengarkan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat agar pemerintah melakukan pembangunan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Diharapkan juga untuk lembaga pengawas agar terjun langsung melihat kinerja dari pemerintah agar tidak adanya tindakan korupsi dari oknum-oknum pemerintahan demi berjalannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan juga sesuai dengan keinginan masyarakat demi terciptanya pemerataan pembangunan pada setiap Kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berita Terkait

Tersangka Kasus Korupsi Oknum KAU Ternyata Lulus ADM Satpol PP Langsa 
Dr. Mawardi Siregar, MA: Merasa Dikudeta dan Dibunuh Karakter oleh Rektor IAIN Langsa
Komitmen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Medco E & P Malaka Raih PROPER Predikat Biru Dari KLHK
Kasat Pol PP Berang, Karena Adanya Kibus Di Dalam Tubuh Sat-Pol PP Kota Langsa
APDESI, SAPA, Dan Mahasiswa Aceh, Bersatu Serukan Pengelolaan Gas 3 Kg Oleh BUMG.
Calon Walikota Dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Serahkan Bantuan Pada Korban Kebakaran.
Kejati Aceh, Di Duga Tidak Bernyali Mengusut Temuan LHP-BPK, Terkait Indikasi Kasus Korupsi Di Pemkab Aceh Timur
Dalam Rangka Persiapan  Pil-Kada, PPK Nibong Lantik 161 KPPS 

Berita Terkait

Kamis, 7 November 2024 - 19:13 WIB

Tersangka Kasus Korupsi Oknum KAU Ternyata Lulus ADM Satpol PP Langsa 

Kamis, 7 November 2024 - 19:12 WIB

Dr. Mawardi Siregar, MA: Merasa Dikudeta dan Dibunuh Karakter oleh Rektor IAIN Langsa

Kamis, 7 November 2024 - 19:11 WIB

Komitmen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Medco E & P Malaka Raih PROPER Predikat Biru Dari KLHK

Kamis, 7 November 2024 - 19:09 WIB

APDESI, SAPA, Dan Mahasiswa Aceh, Bersatu Serukan Pengelolaan Gas 3 Kg Oleh BUMG.

Kamis, 7 November 2024 - 19:08 WIB

Calon Walikota Dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Serahkan Bantuan Pada Korban Kebakaran.

Berita Terbaru

Berita Terkini

Sujadi Saddat Mangkir Lagi dari Panggilan Ke Dua Bawaslu

Kamis, 7 Nov 2024 - 22:04 WIB