Optimalisasi Pendapatan Daerah, Wabup Bojonegoro Hadiri Rapat Di Grahadi

oleh -

Detikkasus.com |Selasa (23/4/2019) Bojonegoro -Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto menghadir Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Dan Penertiban Barang Milik Negara. Acara yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi (23/4) ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Perwakilan KPK, Bank Jatim, BPN Jawa Timur, kepala daerah di provinsi Jawa Timur, BPD Jawa Timur.

Direktur Utama Bank Jatim R. Suroso menyampaikan bahwa Bank Jatim hadir dan komit ingin membantu Pemerintah dalam mengelola keuangan Daerah serta Pendapatan Daerah. Bank Jatim bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Timur telah melaunching EKD (Elektronik Keuangan Daerah),

“dimana ini membantu dalam pengelolaan pembayaran pajak, pengelolaan keuangan daerah, serta membantu pemerintah provinsi dalam pengelolaan pendapatan daerah”, ujarnya.

Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Rakor ini diharapkan dapat menyatukan para Kepala Daerah di Jawa Timur untuk memiliki komitmen dalam peningkatan pendapatan daerah. Karena sejatinya pendapatan daerah itu sendiri juga digunakan untuk kepentingan daerah tersebut membangun daerahnya.

“perlu adanya kerjasama antara Pemda dengan KPK, Bank Jatim, Direktorat Jendral Pajak, Badan Pertanahan Nasional dalam menggali potensi-potensi pajak yang belum bisa diambil”, paparnya.

Masih Khofifah, menurutnya perlu adanya penertiban dan penyusunan aset Daerah, perlu dibedakan mana yang menjadi aset milik Pemerintah Daerah dan mana yang aset milik Kementerian atau BUMN.

“Maka dapat dengan mudah membedakan dan mengelolanya”, tandas Khofifah.

Dijelaskan lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, menurutnya KPK hadir dalam upaya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Daerah dituntut untuk meningkatkan potensi pendapatan daerahnya.

“jangan sampai ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah karena hal tersebut merupakan tindakan korupsi”, terangnya.

Selain itu ada juga pajak yang dititipkan kepada wajib pajak namun tidak diberikan kepada Pemerintah Daerah, itu juga bisa dibilang korupsi. Nanti akan ada wakil dari KPK ke daerah memberikan arahan dalam hal pengelolaan keungan daerah.

“KPK juga akan mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah setiap 3 bulan sekali”, pungkas Basaria Panjaitan.(Her/mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *