PONTIANAK I Detikkasus.com -, Dihadapan 951 orang mahasiswa/i peserta KKN Kebangsaan XI Tahun 2023, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., memberikan pembekalan bertemakan “Meneguhkan Nilai Kebangsaan untuk Menjaga Keutuhan NKRI di Wilayah Perbatasan”, Jumat (21/7/2023).
Indeks Desa Membangun menjadi salah satu poin yang dipaparkan mantan Dosen Fakultas Hukun Universitas Tanjungpura ini.
“Indeks Desa Membangun adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan status kemandirian desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring. Masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan secara otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa PDTT RI,” jelasnya.
Banyak program yang dikeluarkan pemerintah dalam memajukan desa, antara lain ada Program Guru di Desa Tertinggal, Dokter dan Bidan di Desa Tertinggal, Dokter di Desa Tertinggal.
“Kemudian, begitu banyak Dana Desa yang sudah dikeluarkan pemerintah, tapi status desa yang menjadi Desa Mandiri itu sangat sedikit. Kalau sekarang ini belum sampai 30%,” jelas pria yang akrab disapa Bang Midji ini
Melihat kondisi tersebut, Gubernur Kalbar mengajak TNI Polri untuk bersama-sama mengubah pola pikir kepala desa dan masyarakat desa untuk bisa mengubah status desanya, dari Desa Sangat Tertinggal menjadi minimal Desa Berkembang. Kemudian, menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri.
“Adik-adik mahasiswa ikut andil mengubah status desanya atau nilai Indeks Desa Membangun jadi naik. Itulah kenangan yang bisa kalian berikan secara nyata terhadap desa itu. Jangan sampai begitu ada KKN Kebangsaan, desa itu status mandiri malah turun jadi Desa Maju, jangan sampai. Tapi, bagaimana ketika status Desa berkembang. Kemudian, ada KKN Kebangsaan, tahun depan berubah jadi Desa Mandiri, itu baru hebat,” harap pria kelahiran Pontianak ini.
Pembangunan desa sangat perlu agar tidak terjadi urbanisasi, salah satunya dengan cara membangun ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar desa itu tetap ada.
“Seluruh desa itu harus punya BUMDes. Modal usahanya boleh maksimal 30% dari dana desa. Jadi, tidak sulit sebetulnya cari modal untuk ekonomi desa, ketika BUMDes suatu desa itu baik, maka rantai pasok segala-galanya dari 5 bisa menjadi 3, dan di dalam stastistik itu namanya Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, Nilai Tukar Perkebunan. Nilai-nilai itu pasti bagus,” jelas Gubernur Sutarmidji.
Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kalimantan Barat itu juga mengajak seluruh mahasiswa peserta KKN Kebangsaan untuk menguasai data dalam bentuk apapun dan sebanyak-banyaknya.
“Kalian nanti bisa lihat indikator-indikator desa di Data Analytic Room kita (Pemprov Kalbar). Saya selalu bekerja dengan data. Kepala Dinas Saya kalau tidak bisa menunjukkan data, kemudian menyakinkan bahwa data itu valid atau tidak, saya tidak akan dukung program dia. Program semuanya harus dengan data, semua anggaran yang kita keluarkan itu efisien dan sasarannya tepat,” tegas alumni Untan ini.
Sementara itu, Nurhikmah Samsudin (21), mahasiswa dari Universitas Balik Papan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dari Kelompok 33 yang akan melaksanakan KKN Kebangsaan di Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, menyampaikan bahwa KKN Kebangsaan ini adalah Program dari Dirjen Pendidikan yang menyatukan universitas atau perguruan tinggi di Indonesia dan tahun ini Kalimantan Barat sebagai tuan rumah.
“Untuk daerah kami sendiri akan melaksanakan KKN di Kabupaten Sambas Kecamatan Paloh Desa Malek dan kita dalam satu kelompok ada 10 Orang. Harapan kami semoga di KKN ini kami bisa membawa banyak sedikitnya perubahan di Desa Malek, semoga kita bisa maju bersama. Hidup KKN Kebangsaan,” ujar Nurhikmah penuh semangat.
( Hadysa Prana )
Sumber : Adpim Prov Kalbar
