Muallaf di Boikot Hak Politik nya, 18 Kepala Keluarga (kk) Terlantar

oleh -

Detikkasus.com|Pamekasan -Rabu (11/09/19) Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan Di sinyalir ada permainan, Pasalnya ada 18 Kartu Keluarga (KK) tidak di data oleh panitia sehingga kami tidak bisa berperan aktif Pilkades serentak tahun ini.pamekasan,madura,jawatimur. Rabu (11/09/2019)

ANNiE (Muaallaf) Salah Satu ibu Rumah tangga yang tidak ada dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa Laden 2019-2025.

Ach.Mochtar (suami Annie) menjelaskan, meskipun sudah tiga tahun lebih berada di desa laden dan sudah berdomisili di sana di buktikan dengan adanya Kartu Keluarga (KK) bahkan dia sudah masuk DPT saat pemilihan umum (Pemilu) 2019 namun pada pilkades laden kali ini dia tidak masuk dalam DPT.

“saya di laden ini sudah tiga tahun lebih dan tiap kali ada pemilihan mulai dari pemilihan Legislatif, Pemilihan Bupati Bahkan Pemilihan Presiden saya sudah mencoblos mas, tapi kenapa pada pilkades ini kok tidak masuk?”. tutur nya pada media Detikkasus

Lanjut Muhtar, bahwa dirinya dan keluarganya tidak bisa memilih, kami menemui panitia dengan harapan bisa memberikan suaranya, namun panitia tetap tidak mau menerima kami sebagai daftar pemilih.

Syafiul (panitia) mengatakan “saya tidak bisa memasukkan anda karena DPT yang ada sekarang ini sudah disetujui dan ditanda tangani semua pihak dengan bukti penanda tanganan DPT ini, jadi saya selaku panitia hanya bisa minta maaf bahwa anda tidak bisa memilih karena anda sudah tidak masuk di DPT yang sudah di tanda tangani ini”. Terangnya.

Lebih lanjut ketua panitia mengakui bahwa sebenarnya tidak mengecek satu persatu terkait DPT.

“untuk masalah DPT ini mas, saya sudah pasrahkan sepenuhnya kepada pencacah, saksi dan para calon bahkan RT/RW kami libatkan yang saya cek itu hanya tanggal lahir saja” ungkapnya.

Mochtar menyesalkan kinerja pencacah yang hanya ambil enaknya saja, dan di duga Lalai, serta kurang profesional dalam menjalankan tugas dan mengemban amanah nya dengan baik.

“seharusnya pihak panitia itu cari petugas pencacah yang punya etos kerja yang tinggi, masak hanya gara-gara saya kalau siang tidak ada di rumah kemudian tidak dimasukkan DPT, gak bisa siang ya malam dong, buat apa mereka dibayar mahal kalau Cuma ambil enaknya saja”. Ungkapnya pasrah.

Sambung Mochtar “Saya akan membawa masalah ini ke jalur hukum,karena mereka (panitia) telah menghilangkan hak politik saya, jelas dengan ini kami di rugikan,Baik Secara Moral atau pun hak pilih kami sebagai warga negara yang baik, sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Pancasila dan undang undang dasar 1945.

(kabiro Detikkasus)
zaini wer wer

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *