Oleh : Dinda Alifatul Laila
Alamat : Desa Sidokampir Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
Jurusan : Ilmu Penerintahan
Universita Muhammadiyah Malang
No. Telp : 085708727429
Pemerintahan (Wilson, 1903) merupakan kekuatan pengorganisasian, berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran mereka, Secara umum pemerintahan juga bisa di katakan sebagai usaha pemerintaha dalam menjalankan wewennagnya di banyak bidang seperti politik, ekonomi, administrasi dan lain-lain, yang bertujuan untuk menangani berbagai hal-hal Negara dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.
Setidaknya terdapat tiga peran yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pertama adalah peran alokasi dalam sumber ekonomi, yaitu peran untuk mengalokasikan sumberdaya ekonomi sebagai barang privat dan barang public serta mengeluarkan aturan mengneai cara pemanfaatannya. Kedua, peran distribusi pendapatan dan kekayaan, dan yang ketiga yakni peran stabilitas perekonomian.
Untuk mencapai hasil maksimal dalam menjalankan ketiga peran pemerintah diatas maka dibutuhkan manajemen tatakelola pemerintahn yang baik atau biasa kita sebut good governance. Dalam good governance terdapat tiga aktor yaitu civil society atau masyarakat, private sector atau swasta dan government atau pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik akan mudah tercapai jika ketiga aktor tersebut memiliki satu visi untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Visi bersama tersebut harus dituangkan dalam kerangka kebijakan sehingga mampu di implementasikan dan terwujud dalam praksis kehidupan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dalam tataran implementasi, upaya untuk mencapai tujuan kebijakan terkendala oleh lingkungan social dan politik, terutama pemaknaan yang berbeda terhadap isi kebijakan. Sehingga perlu upaya sosialisasi dan komunikasi kebijakan yang baik kepada masyarakat. Peran ini bisa dilakukan oleh media sebagai jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Namun posisi media mengalami krisis kepercayan didalam masyarakat. Seringkali media memiliki keberpihakan pemberitaan sehingga memiliki bias kepentingan. Media pada sekarang ini digunakan sebagai alat untuk menciptakan monument argumentatif dalam konstruksi tunggal. Media cenderung hanya mencadi corong suara elite, lebih tepatnya hanya mempersuasi pembaca agar setuju dengan wacana yang dibangun oleh golongan tertentu. Pesatnya perkembangan teknologi artinya juga makin banyak media yang diguankan dan juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berita yang disebarkan media meningkat tanpa adanya proses validasi terhadap isi pemberitaan.
Media merupakan salah satu saluran komunikasi dalam melakukan pembingkaian terhadap segalai isu dalam pemerintahan. Media punya andil besar dalam menciptakan opini public, bahkan sekarang media bukan lagi sebagai wadah dalam merepresentasikan opini publik namun kebih ke pembentuk opini public, terutama media karbitan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat bisa menjadi korban dari konsumsi pemeberitaan.
Seringkali kebijakan pemerintah dapat ditafsirkan secara negative melalui manipulasi data dan dokumentasi. Kondisi ini memperoleh angin segar melalui pesatnya perkembangan teknologi informasi dan rendahnya tingkat validasi masyarakat terhadap isi pemberitaan.
Media sendiri dalam pemerintahan itu adalah kunci dalam menyampaikan komunikasi. Karena jika suatu instasi pemerintah tidak menjalin hubungan baik dengan media, masyakarat akan sukar percaya. Kepercayaan public itu penting bagi sebuah kebijakan pemerintah. Pemerintah pun juga harus menyampaikan informasi dengan baik, jelas dan cepat karena biasanya kurangnya informasi membuat sebuah berita itu terlihat negatif. Pemerintah juga harusnya memberikan informasi yang luas, rasional agar dapat dicerna dan disampaikan dengan baik oleh media kepada masyarakat. Masyarakat juga berhak mengetahui apa yang sedang atau ingin pemerintah lakukan. Transparasi diperlukan agar publik tau pembangunan seperti apa yang ingin pemerintah laksanakan, apa saja inovasi yang ingin pemerintah kembangkan agar masyarakat dapat mengetahui informasi cara mengakses pelayanan tersebut.
Media yang ikut andil besar juga harus menyampaikan informasi itu sebaik mungkin, agar masyarakat gampang mencerna dan tidak membuat asumsi sendiri lalu akhirnya muncul berita-berita hoax berdasarkan berita yang dibaca. Media pun juga tidak hanya memberikan dampak negative dari kebijakan tersebut namun juga dampak positif agar masyarakat pun bisa memberikan pendapat dan solusi kepada pemerintah. Peran masyarakat pun penting dalam komunikasi ini. Masyarakat harus bisa mencerna dengan baik apa yang media katakan, jika merasa ada sesuatu yang ganjil pada berita tersebut atau merasa tidak sesuai jangan langsung percaya, cari sebanyak apapun berita mengenai hal yang sama lalu bandingkan agar kita bisa menjadi masyarakat yang cerdas dan tidak termakan hoax. Pun jika ingin memberikan pendapat sampaikan dengan cara sopan dan baik, lampirkan juga solusi agar pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan yang ingin diterapkan. Gunakan media sebagai sarananya. Tidak susah menjadi masyarakat yang cerdas kan.
