Aceh |Detikkasus.com -Terkait adanya isu pemerintah provinsi aceh, untuk menutup pengeboran minyak yang ada di desa ranto panjang peurelak dan desa alur canang kabupaten aceh timur. Membuat warga masyarakat resah akibat pelarangan tersebut, menurut beberapa sumber masyarakat yang mengatakan. Kepada awak media ini.
Bagaimana caranya kehidupan ekonomi masyarakat, dalam kondisi sulitnya. Mendapatkan lapangan pekerjaan, dengan adanya himbauan penutupan pengeboran minyak. Yang sangat di khawatirkan ratusan kepala keluarga terancam tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka, yang saat ini masih di dalam bangku sekolah terutama. Mereka yang bersekolah di perguruan tinggi, swasta mau pun negeri.
Mereka yang bekerja kebanyakan Ex kombatan, yang menggantungkan ekonomi rumah tangganya dari explorasi minyak secara manual dan tradisional untuk mengais rezeki di dalam menghidupi ekonomi rumah tangganya. Seharusnya, pemerintah provinsi aceh, mengkaji ulang tentang pelarangan penutupan pengeboran minyak secara tradisional.
Yang telah mereka lakukan dari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2024, anehnya mengapa menjelang pemilu kegiatan pengeboran minyak secara tradisional di tutup. Yang di khawatirkan, menurut salah seorang KPA yang tidak ingin di sebutkan jati dirinya, mengatakan. “Keputusan yang di ambil oleh pemerintah aceh, tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Jika di lihat secara fakta para pejabat pemerintahan aceh, dapat memenuhi kewajiban ekonomi rumah tangganya.
Dari gaji, mau pun pekerjaan yang di milikinya. “Yang tidak membawa efek terhadap situasi politik dan perekonomian yang saat ini, menurut masyarakat sangat sulit”.
Seharusnya pemerintah aceh, dapat menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sehingga masyarakat tidak terlalu sulit. Dalam mencari nafkah untuk memenuhi tanggung jawabnya, selaku kepala keluarga.
Jika pemerintah aceh, belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan mengapa masyarakat yang menggantungkan hidup untuk perekonomian keluarganya dengan jalan pengeboran minyak secara tradisional itu. Keputusan yang tidak arif dan bijaksana yang di ambil oleh pejabat pemerintahan aceh di khawatirkan, akan memunculkan konflik baru apa lagi menjelang pemilu kada dan pemilihan gubernur yang sebentar lagi akan di laksanakan. Untuk itu, para petinggi KPA meminta agar pemerintah aceh dapat mengambil langkah-langkah persuasif agar terciptanya stabilitas ekonomi dan politik secara kondusif.
Karena desakan ekonomi masyarakat yang saat ini sedang sulit, di tambah lagi dengan terbitnya peraturan pemerintah aceh dan terhadap larangan pengeboran minyak secara tradisional itu. Di anggap telah melukai hati masyarakat, terutama yang berada di wilayah kabupaten aceh timur.
Sehingga akan muncul konflik baru, terkait kesenjangan sosial yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Seperti kami-kami ini, mereka juga mengatakan kepada awak media ini. “Masyarakat kecil seperti kami ini, hanya mampu berfikiran singkat, jika diri dan keluarga kami terancam lapar. Maka kami tidak segan untuk mengambil sikap secara ilmu dan wawasan kami, yang tidak sebanding dengan para pejabat di pemerintahan aceh.
Yang hidup dalam kemewahan, maka untuk itu. Kami mohon kepada para pejabat petinggi pemerintahan aceh, untuk dapat mengambil sikap. Agar dalam situasi jelang pemilu kada mau pun pemilihan gubernur, untuk dapat mengambil langkah-langkah yang bijak. Agar situasi dapat terkendali dan kondusif, memberikan rasa aman nyaman kepada masyarakat terkhususnya masyarakat ekonomi lemah.
(Pasukan Ghoib/Team)
