Detikkasus.com | Artikel
Dibandingkan dengan bentuk bentuk sistem pemerintahan yang lain demokrasi adalah suatu cara yang lebih baik untuk lnemerintah Menurut Robert Dahl demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang baik karena tidak lebih unggul dalam beberapa hal yaitu menghindari tirani,menghormati hak hak asasi,kebebasan umum,menentukan nasib sendiri,otonomi moral,perkembangan manusia,menjaga kepentingan pribadi yang utama,persamaan hak,mencari perdamaian dan kemakmuran.
Bila kita telah memilih demokrasi sebagai cara untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara mau tidak mau salah satu instrumen paling penting dalam demokrasi adalah partai politik. Dalam demokrasi partai politik merupakan jiwa dan sernangat tanpa partai politik maka demokrasi tidak bisa bekerja dan berjalan, dengan demikian bekerja dan berfungsinya demokrasi salah satunya tergantung pada partai politik.
Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) rnengatakan paling tidak ada tiga alasan mengapa partai politik perlu agar demokrasi berfungsi Pertama partai politik adalah kendaraan bagi perwakilan politik, Kedua partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan, Ketiga partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi.
Tetapi masalah di pasca orde baru, masalah kelembagaan partai politik. Partai politik masih mengalami masalah serius dari sisi kelembagaan.Dalam konteks ini paling tidak, ada tiga masalah terkait masalah kelembagaan partai politik. Ketiga masalah tersebut yaitu :
1. Ideologi clan platform.
2. Kohesivitas clan manajemen konflik.
3. Serta rekrutmen dan kaderisasi partai politik.
1. Ideologi dan Platform
Setiap partai politik dibentuk dengan mendasarkan diri pada ideologi yang hendak dibawa nya, ideologi ini yang kemudian menjadi identitas partai. Untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lain dapat dilihat dari ideologi yang dianut oleh partai yang bersangkutan, Selain itu ideologi juga rnerupakan basis perjuangan atau cita cita yang ingin dicapai suatu partai politik. Ideologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu partai politik dan seharusnya melekat pada kehadiran suatu partai politik.
2.Kohesivitas dan Manajemen Konflik
Sejarah kepartaian di Indonesia tidak pernah lepas dari konflik Semenjak zaman pergerakan hingga era reformasi partai partai politik selalu dilanda oleh konflik. Pada masa pergerakan konflik melanda Partai Nasional Indonesia (PNI).
Sehingga melahirkan parindra dan partai Pendidikan Nasional, begitu juga dengan Sarekat Islam (SI) yang pecah menjadi S1 Merah dan S1 Putih, Konflik partai juga terjadi pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Untuk menyebut beberapa konflik juga melanda Partai Masyumi, Para pendukung Masyumi ke luar satu persatu mula mula PSII. Kemudian disusul oleh NU Konflik juga terjadi di kalangan nasionalis, kita catat ada dua PIR yaitu PIR Hazairin dan PIR Wongsonegoro.
Pada orde Baru dengan jumlah partai politik hanya dua yakni Partai Persatuan Pembangunan PPP dan Partai Demokrasi Indonesia PDI ternyata kedua partai hasil fusi ini selalu dilanda konflik tak berkesudahan, Konflik yang terjadi di PPP umumunya disebabkan karena perbedaan antar unsur pendukung terutama antara NU dan MI. NU kemudian keluar dari PPP tahun 1984. Sementara di PDI akibat konflik yang terjadi menyebabkan Megawati dan para pendukungnya keluar dari PDI, kemudian membentuk PDI Perjuangan.
Pada masa reformasi, penyakit lama itu ternyata masih ada dalam partai partai politik kita. Kita selalu disuguhi oleh suasana konflik partai politik sebut saja misalnya konflik yang terjadi pada Golkar,sehingga kemudian melahirkan partai partai baru. Misalnya Partai MKGR,PKPI, dan PKPB. Konflik di PPP melahirkan Partai Persatuan (PP) dan PPP reformasi yang kemudian, menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR).
Konflik di PDIP melahirkan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Indonesia Tanah Airku (PITA). Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR), dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). Konflik di PBB melahirkan PAS dan PII, Konflik di PKB malahirkan PKD dan PKNU. Konflik di PD antara lain melahirkan Partai NKRI.
Konflik muncul sebagai konsekuensi logis dari hukum pasar, kekuasaan yang sedikit diperebutkan oleh orang banyak. Untuk mendapatkan nya pihak pihak terkait harus berkompetisi di dalam partai yang memiliki pelembagaan yang baik kompetisi tersebut diatur di dalam mekanisme yang sudah terlembaga dan disahkan menjadi status partai atau pun anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dengan adanya aturan main yang terlembaga siapa pun yang memenangkan kompetisi akan mampu mendapatkan kekuasaan itu dengan elegan, tanpa memumculkan keberatan yang berarti dari pihak yang kalah.
Konflik yang menjangkiti partai partai politik ini terjadi karena tidak adanya tradisi berpartai di kalangan elit elit kita. Setiap perbedaan selalu diakhiri dengan perpecahan tidak dengan konsensus, Tampaknya perpecahan sudah menjadi bagian dari perilaku elit politik. Padahal dalam politik yang ditujuan dari perbedaan perbedaan adalah untuk menuju konsensus bukan perpecahan karena yang mereka perjuangkan adalah kepentingan rakyat.
3 Rekrutmen dan Kaderisasi
Dalam setiap organisasi anggota merupakan sumber dukungan utama, Dalam organisasi politik peran anggota signifikan karena para anggota ini akan berperan sebagai juru bicara untuk menyuarakan dan menyebarluaskan platform dan program partai kepada masyarakat. Selain itu anggota merupakan sumber kaderisasi yang dapat melahirkan calon calon , pemimpin partai politik untuk mengisi keanggotaan tersebut partai politik melakukan rekrutmen anggota Partai politik yang baik tentu memiliki sistem rekrutmen yang baik. Sistem rekrutmen itu mencakup pola seleksi penjenjangan dan pendidikan bagi para anggotanya.
Oleh : M. Andri Anursyah
Nim : 201910050311049
