PONOROGO I detikkasus.com – Keberhasilan di masa kepemimpinan Bupati Ponorogo, Drs. H. Ipong Muchlissoni sebelum cuti sangat terlihat, dari sektor pembangunan, pelayanan dan kebudayaan terutama di sektor pendidikan, perhatian dan support Ipong selaku Bupati ponorogo kala itu kepada para honorer K2 maupun non K2.
Bertahun-tahun nasib Pegawai Tidak Tetap maupun Guru Tidak Tetap (PTT-GTT) di kabupaten Ponorogo nasibnya terombang-ambing karena tidak memiliki legalitas dan kesejahteraan yang sangat minim.
Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni kala itu terus upayakan kesejahteraan guru, baik guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) serta guru madrasah diniyah. Tak heran, atas kepedulian yang begitu tinggi, Bupati Ipong mendapat penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), penghargaan itu akan diterima bupati Ipong akhir bulan November ini.“Dalam mendidik dan mencerdaskan anak-anak Ponorogo, jangan pernah lelah untuk menjadi bagian dari perjuangan dan ibadah,” pesan Bupati Ipong Muchlissoni
Sejak menjabat mulai 2016 lalu, perlahan tapi pasti Bupati Ipong mulai berinovasi dalam menelurkan kebijakan di bidang pendidikan. Para GTT-PTT diberikan intensif dengan nilai beragam sebagai apresiasi dari daerah atas jasa para pendidik. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 11 Miliar untuk ribuan GTT-PTT. Selain itu Bupati Ipong juga menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi para GTT untuk mengajukan Pre test Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Intensif dari daerah ini tak hanya diberikan kepada para GTT dan PTT, melainkan guru madrasah diniyah, pendidikan anak usia dini (PAUD), termasuk taman kanak-kanak (TK) pun juga menerima. Pemerintah Kabupaten pada tahun ini mengalokasikan Rp. 4,6 miliar untuk intensif para pengajar pendidikan non formal itu. Tahun depan, Pemkab berencana mengalokasikan sesuai dengan jumlah guru diniyah sebanyak 7.222 orang dengan anggaran yang dibutuhkan Rp. 8,6 miliar.“Intensif ini merupakan wujud sebagai bentuk apresiasi bagi para guru atas jasanya mendidik para generasi penerus bangsa utamanya Ponorogo,” pungkasnya.
Disamping itu persoalan terkait banyaknya sekolah yang masih mengalami kekosongan kepala sekolah, diawal dia menjabat juga mendapat perhatian Bupati Ipong. Namun perlahan, satu persatu sudah mulai terisi sejalan dengan kebijakan penguatan kepala sekolah dan calon kepala sekolah.
Pemkab bekerjasama dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika (P4TK BOE) Malang untuk program pendidikan dan pelatihan kepala sekolah.“Sejak dulu saya terus mendorong kepada guru untuk mengambil pendidikan calon kepala sekolah, sekarang sudah mulai banyak terisi,” jelasnya.
Selama 4 tahun menjabat, Bupati Ipong terus memastikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan selalu diatas 20 persen, dan hal tersebut dilakukannya hingga kini. “Karena pendidikan merupakan jembatan yang bisa membawa Ponorogo menjadi lebih maju, berbudaya, dan religius, sesuai dengan visi dan misi yang saya canangkan,” kata orang nomor satu di Ponorogo tersebut.
Sementara itu, Nurul Hamidah Ketua Forum GTT dan PTT Ponorogo mengatakan di era kepemimpinanya, sumuanya berubah bisa berubah, mulai mengeluarkan surat perintah tugas (SPT) kepada para GTT dan PTT di Kabupaten ponorogo. “SPT Bupati sebagai dasar legalitas kami, Hingga kedudukan kami sebagai honorer sah dimata hukum dan dengan SPT Bupati tersebut kesejahteraan kami dapat meningkat,”ujar Nurul Hamidah, yang di langsir di laman Kominfo kabupaten Ponorogo. (Fadhil/Anang Sastro).
