Detikkasus.com – Denpasar – Partai Politik ramai- ramai membantah ada mahar politik saat memberikan rekomendasi pada calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2018 pada bulan Juni nanti. Mereka menyebut penetapan calon kepala daerah sepenuhnya berdasarkan sistem yang berlaku.
Mereka menyebut, dalam perekrutan calon, tim penjaringan secara selektif menentukan dan memperhitungkan berbagai.kalkulasi politik pengusung.
Mereka konon melarang keras untuk.mengutip uang atau mahar dari calon yang diajukan untuk bupati atau walikota ataupun gubernur/wakil gubernur.
Kita tidak tahu.apa yang terjadi sesungguhnya terjadi di bawah sana.Namanya Panggung Politik, kerap berlaku apa yang di sebut,” tidak ada makan siang gratis.” Dalam proses politik, hal-hal seperti itu selalu terjadi, meski parpol secara terbuka menegaskan,mengharamkan permintaan uang atau mahar politik.
Mahar Politik merupakan pelanggaran dalam Undang-Undang Pilkada.” Walaupun tidak ada kerugian negara, hal itu.mencederai nilai demokrasi,”
Proses pencalonan seharusnya terjadi melalui kesepakatan antara partai politik dan kandidat yang akan diusung.
Kesepakatan bisa berupa kesamaan visi antara pengurus dan kandidat.
” Kalau dengan mahar, kan itu semua menjadi termanipulasi, karena mahar akan hancur nilai-nilai demokrasinya.
Politik Mahar menggangu proses pencalonan kepala daerah.Banyak calon kepala daerah hebat yang tidak bisa maju karena tidak memiki cukup uang untuk membeli perahu dukungan parpol.
Di tengah masifnya praktik mahar yang ada di dunia politik, NasDem mencoba.mengubah cara berpolitik kotor tersebut.
“NasDem mau lakukan restorasi, meski ironi, kita harus tetap jalan dengan optimis berharap agar iklim politik di negeri ini semakin membaik.
Apapun yang sesungguhnya terjadi di dalam praktiknya, pilkada yang berkualitas.memang harus bebas dari politik transaksional, pilkada yang berkualitas itu berlangsung fair, bersih dan Jujur.
“Ini penting agar jika kelak terpilih sebagai kepala daerah atau walikota, tidak.mudah tergoda untuk korupsi atau menyalah gunakan wewenang.” ujar Ketua Garda Pemuda DPD NasDem Denpasar Nyoman Ngurah Artha Pertama.SH kepada Kabiro Detik Kasus Bali.
” Pilkada tanpa uang akan menghasilkan Pemimpin daerah yang sepenuhnya bekerja untuk rakyat, dan tidak berbuat sesuatu yang mencederai hati rakyat.” tegas I Dewa Nyoman Budiasa Ketua DPD Partai Nasdem Kota Denpasar ( goen-DK1)
