Detikkasus.com | Propinsi Kalbar – Kabupaten Melawi, Kamis, 01/03/2018,
Banyaknya masyarakat mengeluhkan tentang penggunaan Dana Desa (DD) yang kurang transparan.membuat dugaan bermacam-macam terhadap dana tersebut yang seharusnya di kawal ketat oleh pihak terkait agar penyaluran Dana Desa tepat sasaran.
Lim Hok Min alias H. Suparmin yang merupakan Ketua Persatuan Islam Tiong Hua Indonesia (PITI) Melawi. Sangat prihatin Dana yang di kelola oleh Desa banyak yang tidak transparan.Terlebih lagi cukup banyak pelaksanaan fisik dilapangan yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan
“Misalnya saja, ada pembangunan di salah satu desa di Kecamatan Sayan yang membuat pembangunan barau. Yang mana panjangnya tidak seberapa, dengan timbunan hanya 11 dumtruc saja, namun memakan biaya sebesar Rp. 50 juta. Kan tidak masuk akal,” katanya .
Ditemui di Nanga Pinoh,belum lama ini
Tidak hanya itu, katanya, laporan terkait penggunaan dana desa juga tidak transparan sepenuhnya. Kalaupun ada yang melakukan pemasangan laporan penggunaan dana desa menggunakan baliho. Itu hanya garis besarnya saja, sementara secara detailnya tidak.
Terkait hal tersebut, Parmin meminta pemerintah khususnya inspektorat memperketat atau memaksimalkan pengawasan dan pemantauan di lapangan.
Mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait penggunaan dana desa ini.
Sebelumnya Kepala Inspektorat Melawi Yakop Tangkin Menjelaskan sebanyak 169 Desa di Melawi dengan total anggran dana desa sebesar 132 Milyar seharusnya berdasrakan peraturan mentri dalam negri 50 persen Desa harus di periksa oleh Inspektorat.
“Hanya saja persoalanya, kalau sebanyak 169 Desa seharusnya kita dapat memeriksa dengan standar baik sebanyak 85 Desa,”Kata Yakop
Dikatakannya persoalan saat ini untuk memeriksa Dana Desa terkendala dengan Sumber Daya Manusia (SDM) serta anggran yang tidak memadai untuk melakukan pengawasan.
“Ya untuk pengawsan di tahun 2017 ini kami hanya dikasih dana 71 Juta,kalau di hitung dengan dana tersebut paling banter hanya 5 persen atau 10 persen desa yang dapat kami awasi dengan baik jauh sekali dengan target”katanya
Yakob menerangkan untuk mengawasi 85 Desa setidaknya membutuhkan anggran sebesar 500 Juta sementara anggaran hanya 71 juta.
“Tapi bukan berarti kami tidak melakukan pengawasan,semuanya kita periksa secara administrasi namun yang terutama dalam menyelamatkan uang negara ini kami selamatkan pembayaran pajak,”terangnya
Pihaknya berharap kedepan mudah-mudahan dana pengawasan Dana Desa bisa meningkat agar dalam melakukan pengawasan lebih maksimal…( Tim ).
