Detikkasus.com | Tanah Datar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian keputusan tentang catatan strategis DPRD Kabupaten Tanah Datar.
Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar Tahun 2018 dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Saidani dan Irman serta dihadiri Bupati Irdinansyah Tarmizi, anggota DPRD serta kepala OPD dan Walinagari se Tanah Datar, Jum’at (26/4) di ruang sidang DPRD setempat, Pagaruyung. Ketua DPRD Anton Yondra mengatakan penyampaian berdasarkan pembahasan pansus I, II dan III DPRD Kabupaten Tanah Datar. “Perumusan catatan strategis DPRD terhadap LKPj dilaksanakan sehari, berdasarkan hasil Pansus I bidang Pemerintahan dan Kesra, pansus II bidang perekonomian dan keuangan dan Pansus III bidang pembangunan, barang dan jasa yang merupakan hasil pembahasan di beberapa kali sidang pada 21 -25 April 2019,” sampai Anton. Anton Yondra tambahkan, rumusan ini merupakan bahan bagi DPRD dalam pengambilan dan penetapan keputusan. Pansus telah menghasilkan beberapa catatan strategis berupa kritisi, catatan, saran dan masukan terhadap program/kegiatan dari Pemda yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2018 oleh masing-masing OPD. Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Saidani menyampaikan laporan tim perumus mengungkapkan, penyampaian LKPj oleh Kepala Daerah merupakan kewajiban sesuai PP nomor 3 Tahun 2007 sesuai amanat PP Nomor 3 tahun 2007, LKPj dilaksanakan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta mampu melakukan perubahan secara efektif dan efesien, dan DPRD mempunyai tugas dan fungsi memberikan pandangan, masukan, saran dan langkah-langkah strategis di masa datang. Saidani juga menyampaikan saran dan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dan berbagai urusan pemerintah lainnya. Terkait Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 rencana anggaran Rp. 129,247 M dapat direalisasikan sebesar Rp.115,914 M atau 89%, “sekaitan itu kami rekomendasikan Badan Keuangan Daerah untuk memperhatikan penurunan penerimaan ini agar tidak terjadi lagi”, sampainya. Ditambahkan Saidani, pada urusan ketentraman dan ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yaitu OPD Satpol PP dan Damkar dengan tugas pokok yaitu melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Perda dan Perbup. “Setelah diamati sosialisasi peraturan perundang-undangan selama tahun 2018 tidak terlaksana terbukti tidak terealisasinya anggaran yang disediakan, itu membuktikan tupoksi tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Sekian banyak perda yang diundangkan salah satunya tentang pajak rumah makan /restoran yang mengamanahkan 10% dari omset wajib pajak, itu belum berjalan maksimal dan akan berpengaruh terhadap PAD,” jelas Saidani. Di akhir penyampaian hasil perumusan, Saidani berharap kepada Bupati Tanah Datar bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti saran, masukan dan kritik yang tertuang dalam laporan tim perumus DPRD Tanah Datar sebanyak 10 halaman dengan kesimpulan masih terdapatnya perencanaan program atau kegitan yang tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pemborosan anggaran daerah terbukti dengan tingginya persentasi silpa berkisar 10% dan DPRD mendukung untuk mengevaluasi jajaran OPD mulai dari eselon II sampai ke jajaran terbawah, sampainya. Sementara Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menyampaikan apa yang disampaikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD tadi merupakan rekomendasi untuk perbaikan pembangunan ke depan. Kepada setiap OPD untuk dipelajari dan segera mungkin menindaklanjuti saran, kritik dan masukan dari DPRD dan dilaporkan kepada Bupati secepatnya. Namun ujar Irdinansyah, Pemerintah Daerah telah berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan program pembangunan demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Luhak Nan Tuo. “Kami selaku kepala pemerintah daerah tetap mengingatkan kepada OPD dan perangkat lainnya untuk bekerja sebaik-baiknya secara jujur dan profesional dengan mempedomani aturan dan peraturan berlaku, menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan mengedepankan clean dan good government, dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat,” katanya. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya pesta demokrasi pemilu pada 17 April lalu serta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1440 H. (Ynt)
