Hari ini merupakan hari terahir untuk pendanda tanganan dana Pemilukada Kaur 2020
Badan Anggaran DPRD Kaur bersama tim terkait membahas Anggaran Pilkada 2020,bersama KPUD Kaur dan Bawaslu Kaur diruang rapat Komisi ll Senin (14/10/2019).
Rapat pembahasan dana Pemilkuda dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Kaur Diana Tulaini didampingi oleh Waka satu Juraidi,S.Sos dihadiri oleh Anggota Banggar,Sekretaris DPRD Kaur,Ketua dan Komisioner KPUD Kaur, Ketua dan Komisioner Bawaslu Kaur, Kepala Bappeda Litbang Kaur beserta staf,Kepala Badan Keuangan Daerah Kaur dan Kabag Hukum Pemda Kaur Dasrul Imran SH
Pembahasan anggaran untuk KPUD & Bawaslu terjadi tarik ulur tim anggara Pemerintah Daerah (TAPD) menginginkan anggaran untuk KPUD 24,6 Miliar dan Bawaslu Kaur 8,8 Miliar
Komisioner KPUD Kaur melalui Komisioner Divisi Teknis Irpanadi,S.Kom,menyampaikan keberatan dengan anggaran itu,karena di anggap sangat minim.
“Anggaran itu tidak mencukupi,karena anggaran untuk kegiatan bimtek untuk tim Ad Hoc saja dibatasi 1 kali,selayaknya Bimtek ad hoc di laksanakan 3 kali jadi harapan kami pihak Banggar dapat merealisasi permohonan KPUD Kaur” ujar Anggota Komisoner KPUD Kaur Divisi Teknis Senin (14/10/2019).
Untuk di ketahui bahwa hari ini hari terakhir penanda tanganan NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada 2020,berdasarkan surat edaran Mendagri tanggal 14 Oktober 2019 NPHD harus disahkan
Wakil Ketua satu Juraidi,S.Sos menyampaikan bahwa demi kelancaran dan kesuksesan Pilkada 2020,kami meminta rincian pengajuan anggaran secara rinci sehingga bisa di pelajari
Menarik di dalam rapat ini salah satu anggota rapat banggar menyampaikan silakan KPUD & Bawaslu Kaur mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pemilukada asalkan jangan mengganggu anggaran untuk DPRD Kaur ungkap Yanda Gustiarsyah menirukan ucapan salah satu anggota Dewan terhormat dari salah satu partai di Perlemen
(Rza)
