Pamekasan |Detikkasus.com
Program Keluarga Harapan (PKH) yang Sejatinya program tersebut Dapat Mengentaskan kemiskinan serta harus tepat sasaran, apalagi melihat Kondisi ekonomi masyarakat yang baru baru ini di “Landa Musibah”, karena Harga tembakau di kab pamekasan masih belum ber pihak pada masyarakat. pamekasan pada khususnya.
Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah, membuat pemerintah Gencar menurunkan Bantuan Sosial baik secara tunai ataupun non tunai.
Namun tak sedikit bantuan tersebut dalam Realisasinya tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.
Atas dasar kegelisahan dan kesenjangan di masyarakat inilah, Rossi warga desa Larangan Dalam mengadakan audensi ke Dinsos ( Dinas Sosial ) Kabupaten Pamekasan,madura jawatimur. jumat (04/10/2019)
Dalam Audensi tersebut mempersoalkan tentang tidak validnya data penerima bantuan di bawah baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ataupun Program Keluarga Harapan (PKH) di kab pamekasan.
“Dalam Agenda Audensi ini,maksud dan tujuannya ingin membantu pemerintah, agar bantuan yang disalurkan ke masyarakat bisa tepat sasaran. Karena di desa saya masih ada kejanggalan, dimana keluarga yang sudah mampu masih menerima bantuan sedangkan keluarga yang memang keberadaannya kurang mampu sama sekali tidak pernah menerima bantuan,” ungkap Rosi kancil (mantan aktivis)
Lebih lanjut Rossi menanyakan kinerja Dinsos dalam hal pendataan ataupun validasi data di bawah, serta tugas dan peran serta adanya koordinator di lapangan,baik koordinator desa,kecamatan bahkan di tingkat kabupaten.
“apa tugas dan fungsi adanya koordinator, jika tetap saja bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran ? Dan kenapa setiap penerima PKH masih juga menerima bantuan lain seperti KIS, KIP, ataupun BPNT, jadi hanya menimbulkan polemik di masyarakat ?,” tanyanya dengan muka kesal
Menanggapi hal yang disampaikan Rossi kancil, Hanafi selaku koordinator PKH kabupaten dan juga di dampingi Hambali dan taufik sebagai staf dan kabid yang berwenang dalam persoalan tersebut menyampaikan terimaksih atas saran dan kritikan nya,sehingga kami bisa bekerja lebih maksimal lagi kedepannya.
“untuk permasalahan kenapa bisa ada hal yang seperti disampaikan mas Rossi, karena kami disini tidak punya wewenang dalam mendata, dan kami hanya menerima data penerima dari pusat. Dan data tersebut merupakan data dari BPS ( Badan Pusat Statistik ),” terang Hambali dan taufik di hadapan peserta aodensi.
“hanafi,menerangkan memang benar penerima PKH pasti akan menerima bantuan lain, karena bercermin dari sistem yang dipakai oleh world bank dimana saat bantuan itu di drop, maka dalam beberapa tahun kedepan diharapkan perekonomian penerima bantuan bisa terangkat,” harap nya.
Sehingga perubahan data itu bisa dilakukan jika penerima benar – benar dinyatakan sudah mampu dan BDT nya sudah dibekukan ataupun di alihkan kepada masyarakat yang memang berhak dan masuk pada keteria orang miskin dan layak menerima bantuan pemerintah,harapnya.
di akhir aodensi,rosi mendesak dalam minggu ini agar segera di tindaklanjuti serta kalo perlu di setiap pintu rumah penerima bantuan baik program PKH atau pun BPNT,agar di tempelin stiker sebagai tanda penerima bantuan di maksud,sebagai wujud transparansi publik.ungkap nya.
(kabiro detikkasus)
zaini wer wer
