Detikkasus.com l Jakarta
Kegelisahan masyarakat di berbagai daerah pandemi Covid-19 belum juga berakhir. Segala daya guna pemerintah dan masyarakat Indonesia melawan virus mulai ini terus dilakukan dengan beragam cara. Semua pihak yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab ikut bertanggung jawab Covid-19 membuat masif bermunculan di mana-mana.
Dari artis, pengusaha, politisi, hingga warga biasa di tingkat Rukun Tetangga (RT) pun terjun langsung ke lapangan menggalang dana dan menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para dokter dan petugas medis. Semua orang sibuk mencari cara memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 ini.
Di tengah-tengah pemerintah dan masyarakat yang serius mengatasi masalah ini, ironisnya jumlah pengamat dan elit politik justeru sibuk mencari-cari kesalahan pemerintah dengan tanggapannya yang malah menuai kontroversi. Simbol-simbol negara terus dikritik dan diserang habis-habisan oleh para politisi dan pengamat oportunis menggunakan dana darurat ini untuk menyerang kewibawaan pemerintah.
Menyikapi hal itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Republik Indonesia Oleh karena itu Mandagi ingatkan kepada seluruh wartawan dan media agar tidak ikut terseret dalam kebutuhan politik kelompok tertentu yang menggunakan media untuk memerangi kewibawaan pemerintah di kepanikan pemerintah terkait wabah covid-19 ini.
“Peran pers sangat jelas sebagai alat kontrol sosial, sehingga memberi ruang kritik tanpa solusi di tengah krisis seperti ini sama saja dengan pers untuk alat politikus dan pengamat oportunis untuk menyerang pemerintah,” tegas Mandagi dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi, Sabtu (11) / 04/2020).
Di tengah krisis global ini, Mandagi mengatakan, orang harus mampu mengendalikan isu di masyakarat agar pemerintah tidak diganggu konsentrasinya dengan isu lain yang kontra produktif.
“Kalau ada pengamat atau politisi yang mau mengkritik pemerintah menyetujui tetapi tanyakan dulu apa sumbangsih dia menentang penanganan covid-19 ini, baru kemudian korek informasi dan solusi yang bisa membantu pemerintah mengatasi masalah,” ucap Mandagi seraya tolong agar tidak diperbincangkan dengan politisi atau pengamat yang hanya bisa mengkritik tetapi tidak mampu membuktikan itu mau membantu atau menyumbang sembako buat anggota yang kurang mampu dan APD untuk para dokter dan petugas medis.
Mandagi yang juga menerbitkan Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019, menambahkan, pers Indonesia harus lebih memperdebatkan, cermat, dan hati-hati dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan yang sedang diterbitkannya telegram 19 bakal dipidana.
Menurutnya, agar tidak bersinggungan dengan isi telegram Kapolri ini, media dan berita harus lebih teliti dalam memilih sumber nara dan menyaring informasi.
“Kritik di tengah krisis tidak perlu warga negara, jadi media yang diperlukan lebih fokus dan intens mengangkat informasi tentang gerakan masyarakat yang sibuk menggalang dana bantuan sosial untuk pengadaan APD dan pembagian sembako, serta isu-isu positif lain yang dapat dikembangkan dengan optimisme warga dalam menghadapi bencana covid-19 ini, “terangnya.
Lebih lanjut merespons, warga saat ini sangat membutuhkan informasi mengenai harga dan meminta stok sembako dan bumbu dapur di pasar-pasar tradisional dan modern, yang sangat jarang diliput media mainstream atau media besar. Selain itu, faktor keamanan diri dalam penerbitan jurnalistik di tengah ancaman virus covid-19 diabaikan.
“Keamanan diri lebih penting dari apapun, agar jangan sampai terjadi berita seharga nyawa jika sudah terjangkit covid-19,” imbuhnya.
Di akhir siaran persnya, Mandagi mengundang seluruh insan persinggahan penyaluran bantuan yang dibutuhkan dari anggaran pemerintah baik pusat maun daerah. **
Cahyo l pria sakti Jejakkasus tv Jakarta melaporkan
