Adanya pemberitaan yang pernah diberitakan, pihak Lembaga Tunas Bangsa (sekolah TK) yang sampai saat ini belum ada klarfikasi Kekantor detikkasus.com.
PRIINGSEWU, detikkasus.com – Kepala pekon (DESA) Siliwagi Maryono pada 16/11/2017 kecamatan sukoharjo dikonpirmasi melalui telponseslulernya mengatakan bahwa, itu tidak benar bahwa kepala desa siliwagi tidak pernah memberikan bantuan/peduli kepada yayasan TK Tunas Bangsa yang berdomisili di desa siliwagi, pada tahun 2015 saya telah merealisasikan bantuan Oprasional ATK Rp.500 ribu, melalui pokja PKK yang diambil dari dana oprasional Angaran Danana Pekon (ADP), begitu juga pada tahun 2016 saya kepala pekon yang melalui Pokja PKK memberikan bantuan sejis buku-buku perpustakaan dengan nominal Rp.8860.000,- dari anggaran Dana Alokasi Pekon (ADP) 2016, pada waktu itu olek pokja PKK lansung diberikan kepada kepada dewan guru TK Tunas Bangsa. jadi saya merasa keberatan dong, kalau katanya pemerintah desa siliwagi tidak pernah memberikan bantuan apa-apa kepada TK Tunas Bangsa tersebut,”ujar kepala pekon.
“sebenarnya yang patut di pertannyakan hak kepemilikan TK tunas bangsa apakah itu milik desa atau atas nama milik pribadi, sebab TK Tunas Bangsa itu diduga saat ini masih memakai gedung TK/PAUD milik desa, karena TK Tunas Bangsa itu bukan atas nama milik pemerintah desa siliwagi melainkan atas nama milik pribadi. kalau itu yayasan TK Tunas Bangsa bukan atas nama milik desa maka tidak layak untuk beroprasi di gedung PAUT/TK milik pemerintah desa, harusnya Yayasan tersebut memiliki gedung sendiri, artinya ayayasan TK Tunas Bangsa itu lembaga yang benar-benar sudah mapan dan mandiri dengan adanya pasilitas yang cukum mulai dari gedung dan fasilitas lainnya, bukan memakai gedung milik pemerintah desa. ini sudah maikai gedung yang bukan miliknya sendiri, yang tidak jelas bunnyinya, malah menyampaikan bahasa bahwa pihak pemerintah desa tidak pernah memperhatikan/peduli itu semua tidak benar, saya benar-benar merasa keberatan dengan bahasa itu,” tegas kepala pekon siliwangi.
“Sebab para tokoh Agama dan Tokoh masyarakat dan para masyarakat di desa siliwagi sudah sering mempertanyakan adanya Lembaga Tunas Bangsa yang selama ini sudah beraktipitas/memakai gedung PAUD yang di bagun oleh pemerintah, maka itu harus di pertanyakan untuk kejelasannya, saat ini kepala pekon sagat mendukung adanya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut, tapi masalahnya saat ini kepemilikan yayasan tunas bangsa tersebut bukan atas nama desa tapi diduga milik pribadi. Harusnya bukan digedung milik pemerintah desa siliwagi, kecuali lembaga tunas bangsa telah memiliki gedung TK sendiri, jangan sampai pemerintah desa , masyarakat dan para tokoh desa siliwagi menuntut adanya dugaan pennyalahgunaan wewenang, kenapa diakte notaris kepemilikannya itu bukan milik pemerintah desa siliwagi. Karna gedung PAUT tersebut adalah sebagian aset milik desa siliwagi bukan milik peribadi tunas bangsa,” pungkas kepala pekon.
Pernah diberitakan, Timbul jadi pertannyaan bagi masyarakat Pekon(Desa)Siliwagi, Kecematan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atas adanya pendirian Akte Notaris pada Lembaga pendidikan Tunas Bangsa (sekolah TK) bertepatan di desa siliwagi, yang selama ini diduga telah di Notariskan bukan atas nama Yayasan milik desa siliwagi.
Belum lama ini awak media online detikkasus.com dan sku metropolitan mendapatkan informasi dari bagian tokoh masyarakat desa siliwagi yang tidak mau disebutkan namanya di dalam pemberitaan ini, bahwa pihaknya,” ingin mempertanyakan adanya Yayasan sekolah pendidikan TK Tunas Bangsa yang telah bertempatkan di gedung bagunan PAUD tahun 2008 yang di bagun dari dana PNPM yang kini ada aktifitas kegiatan belajar mengajar di gedung pembangunan PAUD tersebut, adanya aktifitas kegiatan belajar mengajar pada anak-anak yang sudah menjadi murid TK tersebut itu apakah atas nama yayasan desa siliwagi atau perseorangan(pribadi), yang artinya pada Akte Notaris pendiriannya itu perlu di pertanyakan, apakah nama Yayasan pendidikan sekolah TK Tunas Bangsa desa siliwagi/Akte Notarisnya atas nama pribadi, kenapa Yayasan sekolah TK tersebut beraktipitas belajar mengajarnya di gedung PAUD yang termasuk salah satu milik pemerintah desa siliwagi, dan jika Yayasan sekolah TK Tunas Bangsa tersebut di Akte Notariskan Atas nama yayasan Desa siliwangi ini maka menurut kami itu sah-sah saja. Berarti Yayasan pendidikan sekolah TK Tunas Bangsa itu salah satu milik desa siliwangi,”kakanya sumber yang asik obrolan pada awak media.
Terpisah minggu (12/11/2017) Muhdi Amin di kediamannya, mengatakan kepada salah satu awak media,” bahwa untuk nama Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa itu adalah atas nama pribadi yang sudah saya alihkan kepada anak saya ini Ratnasari yang juga salah satu guru di sekolah TK Tunas Bangsa, sesuai pada Akte Notaris yang telah dibuat pada tahun 2009 ini bisa di baca Akte Notarisnya, sambil Muhdi Amin menyodorkan bendelan salinan Aktenotaris yang ia pegang kepada jurnalis saat mengkonpirmasikan atas informasi yang di dapat. dilanjutkan oleh Muhdi Amin, coba dibaca apakah ada bahasa di dalam notaris itu bahwa saya sudah mang Akte Notariskan Lokasi, Gedung TK dan nama yayasan/Lembaga pendidikan Tunas Bangsa ini saya telah Akte Notariskan membawa nama desa siliwagi ini, tidak adakan,”ujar Muhdi Amin kepada jurnalis ini.
“Saya adalah pendiri dari Lembaga pendidikan TK Tunas Bangsa yang sekarang ini sudah saya atas namakan nama Ratnasari , S.Ayud, Samid S, Muhdi Amin, Popon , Zartimah, Unai Sunarsih, sebagai pengelola Yayasan/Lembaga pendidikan Tinas Bangsa(sekolah TK) saat ini, dan saya berhak untuk mengawasinya,”kata Muhdi Amin.
“saya jelaskan, bahwa saya membuat Akte Notaris Yayasan atas nama Lembaga Pendidikan Tunas Bangsa itu adalah atas nama pribadi bukan atas nama yayasan Lembaga Pendidikan Tunas Bangsa milik Desa siliwagi. Atas dasar Surat Hibah untuk mendirikan bagunan gedung PAUT/TK pada tahun 2008 yang di bagun dari dana PNPM waktu itu, artinya gedung tersebut adalah milih pemerintah desa siliwagi ini. Tidak mungkin saya mau menotariskan aset pemerintah desa apa lagi katanya saya telah mensertifikatkan tanah lokasi gedung TK itu, itu tidak benar. Saya tidak pernah mengajukan untuk membuat surat sertifikat tanah berlokasi sekolah TK Tunas Bangsa tersebut,”tegasnya.
“Seharusnya pemerintah desa siliwagi ini mendukung adanya sekolah pendidikan TK yang saat ini sudah lumayan berjalan dengan baik. Kalau saja ada dukungan dan perhatian dari aparat desa (kepala desa) desa siliwangi ini untuk dapan memberikan bantuan kepada sekolah TK Tunas Bangsa mungkin dapat lebih baik serta dapat mewujutkan kualitas SDM para anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang mafan. Kenyataannya selama ini paklurah sampai sekarang tidak ada dukungan, perhatian dan bantuan apapun kepada Lembaga Pendidikan Tunas Bangsa ini, padahal salah satu program pemerinta daerah kabupaten pringsewu ini untuk membina dan memajukan program pendidikan PAUD dan TK diseluruh pendidikan sekolah PAUD dan TK yang ada di pringsewu ini. Kita pernah mengajukan kepada paklurah untuk dapat memberikan bantuan tunjangan anak sehat, sampai sekarang tidak ada realisasinya, apa lagi mau memberikan bantuan yang lain seperti bantuan untuk pengadaan buku perpustakaan, alat praga dan yang lainya itu sama sekali tidak ada,”kata Muhdi Amin, Ratnasari secara bersamaan.
Terpisah kepala Desa siliwangi Maryono, sampai pemberitaan ini diterbitkan maryono belum dapat di jumpai untuk dikonpirmasi. (Bambang Hartono)
