Kepala Kepolisian Republik Indoensia, Jenderal Polisi Tito Karnavian Melarang Keras Aksi Unjuk Rasa di Candi Borobudur.

Mabes Polri – Polda Jateng, detikkasus.com – Selasa (05/09/2017) Kepala Kepolisian Republik Indoensia, Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk melarang rencana demonstrasi di kompleks Candi Borobudur, meskipun mengangkat isu krisis kemanusiaan yang menimpa warga Rohingya, Myanmar. Unjuk rasa yang akan diselenggarakan organisasi kemasyarakatan tersebut rencananya dilakukan pada Jumat (8/9/2017).

“Aksi di Candi Borobudur dilarang, saya sudah perintahkan kapolda Jateng jangan‎ diizinkan, jangan menerima surat pemberitahuan,” kata Kapolri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2017).

Baca Juga:  Pemkab Minahasa Utara (Minut) menggelar Safari Ramadhan yang dihadiri oleh Bupati Minut Vonny A Panambunan, Kapolres Minut AKBP Alfaris Pattiwael SIK MH, Dandim 1310 Bitung Letkol Inf Deden Hendayana.

Kapolri mengingatkan Candi Borobudur merupakan obyek vital dan kawasan yang dilindungi.

“Karena ini obyek vital, tempat turis internasional, warisan dunia. Ini tidak lagi milik Indonesia, tapi warisan dunia, jadi harus dijaga kelestarian budayanya,” kata dia.
Kapolri juga menghimbau masyarakat lebih jernih dalam memandang kasus kekerasan yang menimpa warga Rohingya. Kapolri mengatakan permasalahan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan, bukan konflik antar agama.

Baca Juga:  Semarak Jalan Sehat HUT Korpri dan HUT PGRI

Itu sebabnya, dia menghimbau janganlah demonstrasi di candi yang merupakan simbol agama Buddha itu.

“Sekarang yang harus dikerjakan bukannya dalam menguasai Borobudur, ini warisan dunia, kebanggaan kita, simbol budaya kita. Abad VIII orang Jawa mampu buat bangunan seperti itu, ini bukti peradaban tinggi bangsa Indonesia,” tuturnya.

Baca Juga:  Danrem 081/DSJ Terima Staf Ahli Pangdam di Asrama Bosbow

Tito mengatakan Perwakilan Umat Buddha Indonesia pun tidak setuju dengan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Walubi juga turut menggalang bantuan untuk para pengungsi.

“Ini bukan masalah masyarakat Buddha Indonesia, apalagi dengan masyarakat Islam, tidak. Ini permasalahan antara pemerintah yang berkuasa (Myanmar) dengan sekelompok etnis yang dianggap melakukan penyerangan pada pemerintah,” Tuturnya. (Priya).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *