Kepala BPKPD Tuding Ketua DPRD Humbahas Buat Hoaks Soal Deposito Dana Transrer

Humbahas l Detikkasus.com – Jhon Harry Marbun, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan menegaskan, apa yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Humbahas, Ramses Lumbangaol soal dana transfer dari Pemerintah Pusat sebagai pendapatan Pemkab Humbahas namun didepositokan dulu dibeberapa Bank itu adalah hoaks, dan fitnah.

“Hal itu diungkap Jhon Harry Marbun, saat ditanya wartawan diruang kerjanya, Kantor BPKPD. ” Itu hoaks atau tidak benar dan fitnah kita depositokan dulu,” tegasnya, Senin (5/12/2022) yang lalu.

Jhon Harry mengatakan, selama ini kebijakan Pemerintah Humbahas mendepositokan uang adalah sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), dan bukan sesuai tudingan Ketua DPRD yang dinilainya sudah membuat keonaran.

Bahkan, dari silpa itu, justru menguntungkan daerah yang telah mendapat sumber pendapatan.

Dimisalkannya, pada September tahun 2022 sebelum digunakan APBD Perubahan. Pada pendapatan dari deposito dengan nilai penempatan uang Rp 100 milyar. Dari penempatan uang tadi, pemerintah mendapatkan bunga Rp 250 juta atau 3 persen.

” Dari bunga deposito itu tadi langsung ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah ( RKUD ) dan dapat dilihat pada Rekening koran setiap bulannya,” ungkap pria yang kerap dipanggil JH itu.

Selain deposito, untuk bunga bank dari jasa giro dengan nilai saldo akhir Rp 144.661.035.705,85 mendapatkan bunga Rp 146.989.419,00 atau 1,22 persen.

” Jadi menguntungkan daerah. Bunga deposito dan jasa giro ini tadi menjadi sumber pendapatan. Dari sumber pendapatan itu, juga diketahui oleh DPRD karena dibahas bersama-sama pada saat pembahasan APBD dan disepakati menjadi sumber pendapatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jhon menegaskan, selama ini Pemerintah Humbahas membuat kebijakan adanya dana Silpa didepositokan karena sesuai aturan yang berlaku.

Ia menyebutkan, semisal PP nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah, pada pasal 25, dan PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 131, dan Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Bahkan selain sesuai aturan, kebijakan yang dilakukan selalu mendapat pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). mulai pengelolaan keuangan daerah baik penyimpanan, hingga penempatan uang. Serta kebijakan itu juga dalam pemeriksaan BPK setiap tahunnya.

” Jadi selama ini tidak ada masalah, kalau untuk deposito, karena selalu diawasi,” ucap Jhon Harry.

Ditambahkannya lagi, selain pengawasan dari PPATK, dan BPK atau dari peraturan yang dibuat, kebijakan itu juga diketahui oleh DPRD. Karena, sumber pendapatan yang salah satunya dari deposito dan jasa giro menjadi Peraturan Daerah yang telah disepakati bersama DPRD dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan yang sebelumnya dibahas pada saat pembahasan APBD.

Apalagi, kata dia, dana yang didepositokan juga dilakukan setelah terlebih dahulu memastikan dana yang tersedia cukup untuk melakukan pembayaran tagihan-tagihan Pemkab Humbang Hasundutan tercukupi atau dengan manajemen kas yang baik.

Untuk itu, kata Jhon, agar Ketua DPRD menunjukkan bukti bahwasanya Pemkab Humbahas ada melakukan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai pendapatan Pemkab Humbahas namun didepositokan dulu dibeberapa Bank. Hal itu, agar tidak menjadi bias dipublik.”Ujar JH. (Evendy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *