Kapolres: Sudah Ada MOU Kapolri Dengan Mendagri dan Mendesa PDTT, Polri Wajib Awasi Dana Desa

Sabtu, 21 Oktober 2017

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Bojonegoro, detikkasus.com – Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro, SH., SIK., M.Si pada hari Jum’at (20/10/2017) kemarin pagi sekira pukul 08.00 WIB mengikuti video conference (vicon) di Mapolda Jatim. Vicon yang dipimpin oleh Kapolda Jatim Irjen Pol. Machfud Arifin, SH selain diikuti oleh Kapolres Bojonegoro juga diikuti oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim dan seluruh Kapolres jajaran digelar guna menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

Dalam vicon tersebut, setelah dilakukan penandatangan, Kapolri Jenderal Polisi HM. Tito Karnavian, MA., P.hD menginstruksikan bahwa anggota Polri yang menjabat sebagai Kapolsek mulai hari ini diberi tanggung jawab mengawasi penggunaan dana desa. Pemberian tugas itu merupakan hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Mendes PDTT Eko Sandjojo.

Mendes PDTT Eko Sandjojo dalam arahan saat vicon menjelaskan bahwa besarnya anggaran untuk desa perlu adanya pengawasan dalam penggunaannya, dimana setiap desa wajib membuat baliho berisikan besar dana desa, rencana penggunaan dana dan realisasi pengguunaan anggaran. Sudah dibentuk satgas dana desa yang monitor penggunaan anggaran desa, jika ada masalah akan diasistensi

Baca Juga:  Sikapi Musibah Gempa Bumi dan Tsunami Dandim 1415/Selayar, Ikuti Shalat Gaib dan Istighosah

“Program dana desa harus betul betul bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya”, tegas Mendes PDTT.

Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa belum transparan dan masih adanya indikasi penyelewengan penggunaan dana desa perlu ditangani secara serius, dimana sudah ada 500 lebih pengaduan tentang penggunaan dana desa. Mendagri menegaskan bahwa peran Bupati dan inspektorat harus lebih ditingkatkan untuk awasi penggunaan anggaran desa.

“Para Kapolsek yang memiliki Bhabinkamtibmas diyakini dapat mengawasi penggunaan dana desa karena memang melekat di desa”, harap Mendagri

Lebih lanjut Mendagri mengatakan bahwa Kemendagri tidak akan mengintervensi Polri dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa.

“Kami yakin MoU ini akan menjamin efektifitas penggunaan anggaran desa dalam peningkatan pembangunan nasional”, ucap Mendagri.

Kapolri Jendran HM. Tito Karnavian, MA., P.hD dalam arahannya mengintruksikan kepada jajaran agar setelah MoU ditanda tangani para Kapolda mempelajari betul isi MoU ini untuk segera dijabarkan ke jajaran, sedangkan kepada para Bhabinkamtibmas yang dikedepankan dalam hal pengawasan penggunaan anggaran desa untuk segera mensosialisasikan adanya MoU ini ke para Kades. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga ikut memfasilitasi penggunaan anggaran desa dan mengawasi serta ikut aktif mediasi untuk menyelesaikan masalah penggunaan anggaran desa.

Baca Juga:  Oknum Polisi Bojonegoro Ditangkap Satuan Narkoba Polres Blora membawa Narkoba jenis Sabu | Reporter: Zainul Arifin

“Apabila ada pemotongan dana di tingkat Kabupaten agar segera di tangkap dan di proses”, tegas Kapolri.

Lebih lanjut Kapolri juga memerintahkan untuk mengumpulkan para tokoh desa guna membicarakan penggunaan dana desa. Kepada Kapolda, Kapolri juga memerintahkan untuk segera membicarakan dengan para Kepala Dinas dan BPKP serta para Kapolres untuk segera action bekerjasama dengan Bupati sebagai tindak lanjuti MoU ini.

“Segera kumpulkan Bhabinkamtibmas dan berikan penjelasan secara detail tentang penggunaan anggaran desa”, perintah Kapolri kepada para Kapolres.

Kapolri juga mengungkapkan bahwa Mou ini merupakan amanah yang sangat besar bagi Polri dalam peran pembangunan nasional, sehingga reward dan punishment akan di terapkan bagi anggota dalam mensukseskan program ini.

“Kapolres harus mempunyai inovatif dalam pelaksaan program ini, sehingga di harapkan akan dapat mensukseskan program ini”, tutur Kapolri.

Baca Juga:  Intensifkan Pemeriksaan Dokumen Kendaraan, Polsek Seririt Perketat Giat Raza Ranmor

Sementara itu, Kapolres Bojonegoro kepada tribratanewsbojonegoro.com seusai mengikuti vicon di Mapolda Jatim mengaskan bahwa sesuai dengan instruksi Kapolri dalam vicon tadi pagi, Polres Bojonegoro akan melaksanakan dengan semaksimal mungkin perintah Kapolri melalui para babhinkamtibas di 430 desa untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa tersebut.

“Jika terdapat penyelewengan penggunaan dana desa, kami akan proses dan tindak tegas siapapun itu”, tegas Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres juga menjelaskan untuk menindak lanjuti instruk Kapolris akan segera mengumpulkan seluruh Bhabinkamtibmas Polres Bojonegoro untuk mensosialisasikan MoU yang telah dibuat oleh Kapolri dengan Mendagri dan Kemendesa PDTT tentang pengelolaan dana anggaran desa.

“Dan kita segera akan mengumpulkan para Bhabinkamtibmas untuk mensosialisasikan MOU tersebut sekaligus melaksanakan perintah Bapak Kapolda Jatim”, imbuh kapolres.

Dalam MoU ini berlaku selama 2 tahun ke depan, semenjak ditandatangani ketiga pihak yaitu Kemendes PDTT, Kemendagri dan Polri. Jika masa berlaku habis, maka dapat diperpanjang dengan catatan koordinasi antar pihak yang terikat paling lambat 3 bulan sebelumnya. (Humas/Heri).

Berita Terkait

Tersangka Kasus Korupsi Oknum KAU Ternyata Lulus ADM Satpol PP Langsa 
Dr. Mawardi Siregar, MA: Merasa Dikudeta dan Dibunuh Karakter oleh Rektor IAIN Langsa
Komitmen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Medco E & P Malaka Raih PROPER Predikat Biru Dari KLHK
Kasat Pol PP Berang, Karena Adanya Kibus Di Dalam Tubuh Sat-Pol PP Kota Langsa
APDESI, SAPA, Dan Mahasiswa Aceh, Bersatu Serukan Pengelolaan Gas 3 Kg Oleh BUMG.
Calon Walikota Dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Serahkan Bantuan Pada Korban Kebakaran.
Kejati Aceh, Di Duga Tidak Bernyali Mengusut Temuan LHP-BPK, Terkait Indikasi Kasus Korupsi Di Pemkab Aceh Timur
Dalam Rangka Persiapan  Pil-Kada, PPK Nibong Lantik 161 KPPS 

Berita Terkait

Kamis, 7 November 2024 - 19:13 WIB

Tersangka Kasus Korupsi Oknum KAU Ternyata Lulus ADM Satpol PP Langsa 

Kamis, 7 November 2024 - 19:12 WIB

Dr. Mawardi Siregar, MA: Merasa Dikudeta dan Dibunuh Karakter oleh Rektor IAIN Langsa

Kamis, 7 November 2024 - 19:11 WIB

Komitmen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Medco E & P Malaka Raih PROPER Predikat Biru Dari KLHK

Kamis, 7 November 2024 - 19:09 WIB

APDESI, SAPA, Dan Mahasiswa Aceh, Bersatu Serukan Pengelolaan Gas 3 Kg Oleh BUMG.

Kamis, 7 November 2024 - 19:08 WIB

Calon Walikota Dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Serahkan Bantuan Pada Korban Kebakaran.

Berita Terbaru

Berita Terkini

Sujadi Saddat Mangkir Lagi dari Panggilan Ke Dua Bawaslu

Kamis, 7 Nov 2024 - 22:04 WIB