Detikkasus.com | Konawe, Sulawesi tenggara. Di tengah mewabahnya Covid-19 di negeri ini, ketahanan pangan masyarakat praktis harus terjamin. Hal ini baru akan terealisasi ketika lahan persawahan petani dapat berproduksi secara maksimal. Secara otomatis, sarana dan prasarana pertanian harus tersedia dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, utamanya kepala desa yang memiliki areal persawahan yang produktif yang lumayan luas di desanya.
Dengan luas areal persawahan lebih dari 200 Ha, RAHMAN, SH, Kades Woerahi, Kec. Meluhu, Kab. Konawe, Sultra, lewat musyawarah desa bersama BPD dan tokoh masyarakat memutuskan untuk membuat Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 650 meter dengan lebar 4 meter yang menjadi sarana penghubung dari jalan utama desa tersebut menuju lokasi persawahan warga.
Sebagai pemimpin, dia menyadari betul jika segala keputusan yang diambilnya harus melalui musyawarah mufakat di berbagai tingkatan, apalagi jika itu menyangkut penggunaan dana desa.
“Kami selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil setiap keputusan apapun terkait pembangunan di desa ini”, ujar Rahman.
“Target saya adalah lahan persawahan masyarakat harus lebih produktif ke depannya. Jujur saja, saat ini hasil panen petani kami masih kurang maksimal karena tidak ada irigasi yang mengairi sawah mereka. Tentu saja sawah mereka hanya menjadi sawah tadah hujan yang panennya hanya sekali dalam setahun. Saat musim kemarau, petani kami hanya bisa menanam palawija sebagai tanaman sela”, tutur kepala desa yang ramah dan humoris tersebut, saat awak media ini berkunjung ke rumahnya, Jumat 26/06/2020
Sebagai kepala desa yang baru saja dilantik (10/02/2020), Rahman masih memiliki kesempatan yang sangat panjang untuk merealisasikan mimpi-mimpinya, menjadikan petani di Desa Woerahi sebagai petani yang sejahtera.
Kucuran Dana Desa yang diturunkan pemerintah pusat di desa ini pada Tahun Anggaran 2020 adalah yang terbesar dibandingkan desa-desa yang lain di Kecamatan Meluhu, yaitu sebesar Rp 894.115.000,-
Dengan jumlah penerima BLT DD dalam rangka penanganan Covid-19 yang ‘hanya’ 72 KK, praktis desa ini masih memiliki sisa anggaran yang lumayan besar untuk membangun berbagai infrastruktur.
“Dalam rapat finalisasi penetapan calon penerima BLT DD di Balai Desa Woerahi, Tim Penanganan Covid-19 beserta BPD dan aparat desa menetapkan sebanyak 72 KK sebagai penerima manfaat. Karena sebagian besar kepala keluarga di desa ini sudah tercover sebagai penerima bantuan lain berupa BST Dinas Sosial, PKH maupun BPNT. Dananya sudah kami salurkan pada tanggal 27 Mei 2020 yang lalu untuk 2 bulan sebesar masing-masing Rp 1.200.000,- per KK. Kami tinggal menunggu pencairan tahap selanjutnya untuk kami salurkan kepada penerima, mudah-mudahan terealisasi di awal Juli ini”, ujarnya.
Kembali ke persoalan infrastruktur pertanian, Rahman menjelaskan bahwa di atas ruas JUT sepanjang 650 meter yang dibukanya, ada 3 unit dekker plat yang dibangunnya sebagai sarana lintasan air karena di samping kiri kanannya ada juga drainase yang dibuat sepanjang kurang lebih 560 meter.
“Jadi, di sepanjang ruas jalan usaha tani yang kami buat itu ada dekker plat sebanyak 3 unit dan drainase sepanjang 560 meter di sisi kiri-kanannya sebagai saluran pembuangan air agar tidak merusak jalan usaha tani tersebut”, paparnya.
Sebagai clossing statemen, kepala desa dengan gelar Sarjana Hukum tersebut mengatakan masih akan mengalokasikan dana sebesar 40 juta rupiah untuk membiayai rehabilitasi gedung posyandu.
“Dalam musyawarah tingkat desa bersama BPD dan seluruh aparat desa serta tokoh masyarakat sebagai Tim Penyusun RAPBDes, kami putuskan untuk merehabilitasi Gedung Posyandu yang menelan anggaran sekitar Rp 40.000.000,- demi melengkapi sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan bagi balita
serta ibu hamil dan menyusui agar kondisi kesehatan mereka selalu terpantau setiap bulannya”, pungkasnya.
Laporan:Hamka.
