BATU, Detikkasus.com – Adanya informasi terkait posisi perizinan Predator Fun Park (PFP) dipersoalkan oleh Malang Corruption Watch (MCW) kini beredar kabar tak sedap. Sebab selain diduga ada main dengan dinas terkait, Komisi A dikabarkan terima suap terkait perzinan PFP tersebut.
Praktis kabar tersebut membuat Komisi A DPRD Kota Batu naik tikam, Ketua Komisi A Sudiono pun langsung meradang, Rabu (6/13/2017).
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini membantah keras tudingan tersebut. “Tudingan itu ngawur dan tak masuk akal,” tegasnya.
Alasannya, karena secara teknis Komisi A hanya punya kewenangan memantau dan mengawasi. Sedangkan yang punya hak eksekusi perijinanya adalah Dinas Penaman Modal dan Perizinan secara pasti.
Meski begitu, Sudiono mengakui bila berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan soal izin-izin PFP sudah lengkap.
“Kalau ada yang bilang kami terima suap jelas itu tidak benar. Kami memang memanggil dinas perizinan. Itu karena ada dugaan dari MCW terkait kelengkapan perizinannya,” lapar dia.
MCW, kata dia mempertanyakan kelengkapan perizinan PFP itu. Makanya, kata dia, bulan depan akan mengagendakan lagi untuk memanggil Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu terkait hal tersebut.
Dengan tujuan” tuturnya, untuk klarifikasi terkait legalitas perizinan PFP itu. “Jadi kita mau menanyakan legalitas perizinannya secara benar dan prosedur aturan yang pasti.
Sampai berita ini diturunkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu, Agus Bhaskara belum memberikan respon. Berkali-kali dihubungi via ponselnya tak dijawab
Sebagaimana diketahui MCW mempersoalkan masalah perizinan PFP. Bahkan MCW yakin perizinannya masih bermasalah.
Karena itu Kepala Riset MCW,Bayu Diktiarsa mengaku sedang menyiapkan kajian mengenai perubahan Perda Tata Ruang Kota Batu. Sebab menurut dia lahan pertanian semakin berkurang sedang kawasan hiburan dan perumahan semakin luas singkatnya.(Heru Iswanto/wanto)
