Detikkasus.com |Artikel
Jakarta – Skandal di perusahaan asuransi pelat merah, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), perlahan tapi pasti mulai terkuak. Setelah menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung menemukan fakta lain Jiwasraya melakukan investasi di 13 manajer investasi (MI) yang mengelola reksa dana.
Adanya dugaan korupsi yang melanda PT Asuransi Jiwasraya, dimana klaim polis jatuh tempo dan belum dibayar membengkak hingga Rp. 12,4 triliun pada periode Oktober-Desember 2019. Dan dampak kerugian negara dapat mencapai hingga Rp. 13,7 triliun.
Burhanuddin mengatakan, Jiwasraya diduga melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jiwasraya diduga banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan resiko tinggi (high risk) untuk mengejar keuntungan (high return). Misalnya, penempatan 22,4 persen saham senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial. Dari jumlah tersebut, 95 persen di antaranya ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja buruk. Sementara, sisanya sebesar 5 persen yang diinvestasikan ke perusahaan dengan kinerja baik.
Kemudian, penempatan reksadana sebanyak 59,1 persen senilai Rp 14,9 triliun dari aset finansial. “Dari jumlah tersebut, 2 persen yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik dan 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk,” katanya.
Dari masalah dugaan korupsi ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa masalah di Jiwasraya ini sudah terjadi dari 10 tahun lalu, dan beliau mengatakan bahwa masalah ini bukan masalah ringan dan menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Banyak pihak yang berspekulasi karena Jokowi diniai mengatakan hal tersebut atas dasar menyindir pemerintahan sebelumnya yang dirasa belum maksimal dalam mengusut tuntas kasus korupsi Jiwasraya ini.
Sehingga dilansir dari CNN Indonesia.com, membuat politisi partai Demokrat angkat bicara. Dalam cuit Twitter Hinca Panjaitan, @hincapandjaitan menuliskan, “Kepada tuan, persoalan bangsa ini memang selalu ada, untuk itu butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan bukan hanya “ingin” dan “menyalahkan sejarah”.
Terkait itu, apa yang dibalas oleh beberapa politisi partai Demokrat, sekiranya tidak tepat. Atau hanya kesalahpahaman saja, padahal Pak Jokowi hanya ingin mengatakan bahwa Jiwasraya bermasalah sejak lama dan harus segera diusut tuntas agar tidak terus membebani negara atas kerugian tersebut.
Bukan untuk mengungkit atau menyudutkan pemerintahan Presiden sebelummnya, Pak SBY, tetapi saya berpendapat hanya ingin mengatakan bahwa dari dulu dan sekarang masalah di Jiwasraya belum terselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin akan berusaha menyelesaikannya.
Tidak ada yang menuduh pemerintah sebelumnya yang tidak baik dalam memperhatikan perkembangan Jiwasraya. Sangat jelas bahwa pernyataan pak Jokowi bukan menjelekkan pemerintahan sebelumnya. Semoga semua pihak paham akan itu.
Diusut Tuntas
Politisi partai Demokrat pun meminta agar pemerintah melalui penegak hukum mengusut kasus itu. Tentu dengan mengusut kasus tersebut agar terbukti bahwa pemerintahan sebelumnya bukan bagian dari masalah kasus tersebut.
Saya dan juga kita pun berpikiran yang sama agar kasus korupsinya dapat diusut tuntas. Jika ada dugaan korupsi, maka sebaiknya diselidiki dan disidik siapa yang turut serta didalamnya dan siapa yang bertanggung jawab. Setelah pelaku didapat, maka cari solusi bersama agar masalah itu selesai dan Jiwasraya tetap menjadi asuransi publik yang amanah.
Saat ini, Kementrian BUMN menyatakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah mencari mitra untuk menjalankan anak usahanya PT Jiwasraya Putra. Pendirian anak usaha tersebut jadi salah satu strategi untuk menyokong kinerja dan memperbaiki likuiditas perusahaan.
Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Kementrian BUMN Gatot Trihargo mengatakan sudah ada beberapa mitra yang bersedia masuk sekiranya ada delapan. Namun ia tidak menjabarkan lebih detail identitas delapan mitra yang siap masuk tersebut. Yang jelas Oktober lalu, ia sempat mengungkap empat mitra yaitu Bank Tabungan Negara (BNI), Telkomsel, Pegadaian, dan Kereta Api Indonesia (KAI).
Perkara terkait Jiwasraya sebenarnya telah ditangani oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada bulan Juni silam. Namun, kini penanganan kasus tersebut telah diserahkan kepada penyidik di Gedung Bundar atau Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung.
Saat ini, kasus dugaan korupsi tersebut sudah memasuki tahap penyidikan. Secara keseluruhan, penyidik Kejagung telah memeriksa 89 orang saksi. “Kalau jumlahnya orang saja, saya sampaikan, sekitar 89 orang yang sudah kami periksa,” tutur Adi. Ini Kata Kejagung Namun, ia enggan merinci identitas maupun latar belakang dari saksi yang diperiksa demi kepentingan penyidikan. Kejagung juga sedang mengumpulkan barang bukti, serta berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menghitung kerugian negara. Kendati demikian, belum ada oknum yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Adi mengatakan, pihaknya akan menyampaikan identitas tersangka apabila sudah mengantongi alat bukti cukup dan total kerugian negara. “Kapan kami sampaikan, ada SOP di kami, ketika fakta dan alat bukti sudah memadai, kemudian perhitungan kerugian negaranya sudah ada kepastian, dan kita tentukan siapa yang bertanggung jawab, pasti nanti ditentukan sebagai tersangka,” ucap Adi.
Dengan adanya pengusutan dan penyelesaian juga akan menghindari adanya nyinyiran di media sosial akibat dari pernyataan Pak Jokowi. Tidak ada lagi yang salah paham dan menyerang balik, karena Pak Jokowi pun sebenarnya tidak bermaksud menyerang sosok SBY dan pemerintahannya. Melainkan hanya sebagai pengingat, bahwa kasus ini, jika tidak segera diselesaikan akan terus berdampak buruk bagi negara dan publik. Dan saya merasa pernyataan itu biasa saja dan tidak langsung menunjuk sosok pemerintah sebelumnya. Sebab itu, mari kita dorong pemerintah mengusut kasus Jiwasraya yang merugikan negara sampai triliunan rupiah.
Oleh : Melinia Dita Tursina
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
