Detikkasus.com | Indonesia – Provinsi Jatim – Kabupaten Tuban, 2018.
Majelis Pers Nasional (MPN) Kordinator Wilayah(Korwil) Tuban dukung dan hadiri kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Ormas/LSM Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dalam antisipatif Cipta kondisi Damai jelang Pemilihan Umum/Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di ruang Rapat Setda lantai 1,Kamis (15/11) lalu.
Hadir pada kesempatan itu 75 undangan terdiri dari, Staf ahli Bupati bidang Pemerintahan dan Hukum, Ketua DPRD Tuban, Kepolisian Resort Tuban, Akademisi, MPN Korwil Tuban, Ormas/LSM dan undangan lainnya .
Sekretaris MPN Korwil Tuban, Supadi kepada Detikkasus.com menyampaikan, ”Saya mewakili ketua MPN Korwil Tuban, Anto Sutanto yang saat ini sedang berada di luar kota, untuk menghadiri undangan dari Sekda Tuban, “jelasnya.
“kegiatan seperti ini harus agak intens pelaksanaannya, sebab antara jajaran Yudikatif dan Legislatif dengan Ormas/Lsm serta Insan Pers harus selalu bersinergi dalam penataan Pemerintahan Daerah, sebab Fungsi dari Ormas/Lsm dan Pers sangat Vital, sebagai pengawas dan penyambung inspirasi masyarakat terkait kejadian sehari – hari Ormas/LSM dan Pers Perlu sinergitas dalam pelaksanaannya, jangan sampai informasi dan berita yang disampaikan ke Publik itu tidak benar/hoax. ,”Tambah Sekretaris MPN Korwil Tuban.
Masih Supadi, “apalagi saat ini berdasarkan undang – undang yang baru tentang Pemilu di tahun 2019 bahwa Pemilihan Legislatif ( Pileg ) bersamaan dengan Pemilihan Presiden ( Pilpres ) , kami MPN Korwil Tuban ajak kepada semua lapisan masyarakat untuk dukung dan mari bersama – sama kita jaga persatuan dan kesatuan, terlepas beda warna dan pilihan, jangan sampai itu menjadikan kita terpecah belah. ”tandasnya.
Dikesempatan yang sama dalam sesi tanya jawab, disinggung terkait jalan Ringroad/Jalan Lingkar Selatan ( JLS ) yang sampai saat ini mandek. Ketua DPRD Tuban HM.Miyadi. S.Ag.MM memberikan jawaban, “Alhamdulillah, untuk pembahasan itu sudah kami sepakati dalam Rapat Paripurna kemarin pada tanggal ( 08/11/2018 )lalu, “jawabnya.
Ditambahkan, “Usai pembebasan lahan , urutannya begini, perjanjian sebelumnya untuk pembebasan lahan diserahkan pemerintah Daerah, kemudian pembangunannya akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat, hampir setahun ini, kurang lebih 9 kali kami bersama komisi D ke Kementerian PUPR, Keuangan dan Lainnya. Tambah Miyadi.
“Namun karena anggaran digunakan untuk pembangunan Infrastruktur jalan Tol, maka dalam Rapat Paripurna kemarin telah di putuskan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk menyisihkan dana APBD Ta. 2019 sebesar 70 M untuk pembangunan JLS. “Pungkas Ketua DPRD Tuban.
(Mam/sumber)
