PONTIANAK I Detikkasus.com -, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Ignasius IK, SH., M. Si., mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Dr. H. Suhajar Diantoro, M. Si., di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (24/7/2023).
Rakor ini merupakan agenda rutin yang dilakukan sebagai upaya koordinasi antar pemerintah dalam mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah masing-masing.
Sekjen Kemendagri menyampaikan bahwa pada pertumbuhan Ekonomi Dunia, Indonesia berada di ranking 49 dari 85 negara di Dunia. Yaitu dengan persentase 5,03%, selain itu persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota,telah memasuki pertengahan Juli tetapi masih 45,71%.
Lanjutnya, Stabilisasi Harga dalam pengendalian Inflasi, perlu dilakukan penguatan logistik dan distribusi pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit.
Secara Nasional Jumlah Kab/Kota yang mengalami kenaikan IPH turun sekitar 4% dari minggu sebelumnya, Penurunan IPH terjadi di Sebagian besar wilayah Jawa.
Komoditas Penyumbang Utama Kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah Kab/Kota sampai dengan minggu ketiga Juli 2023 adalah Cabai merah, Daging Ayam Ras, Bawang Putih, dan Cabai Rawit.
Dengan kondisi yang ada Sekjen Kemendagri menghimbau perlunya langkah cepat dari stakeholder di daerah dalam mengatasi peristiwa El Nino (khususnya wilayah terdampak) yang berpotensi menghambat produktivitas dan ketersediaan bahan pokok.
Persentase realisasi pendapatan APBD pertengahan Juli Provinsi Kalimantan Barat termasuk 10 Daerah tertinggi yakni dengan capaian 49,92%, Sedangkan persentase realisasi belanja bantuan sosial APBD Provinsi Se –Indonesia per 21 Juli 2023, Kalimantan Barat di urutan kedua setelah Kalimantan selatan yaitu sebesar 84,76%. Dimana rata- rata alokasi anggaran Provinsi yaitu 164,44 dan rata-rata Realisasi provinsi yaitu 35,91%.
( Hadysa Prana )
Sumber : Adpim Prov Kalbar
