Ipong Muchlissoni Sebelum Cuti, Lewat Program KOTAKU, Tingkatkan Tataruang Yang Bagus dan Kualitas Hidup Masyarakat

PONOROGO I detikkasus.com – Upaya untuk Ponorogo yang lebih maju sangat terasa di masa kepemimpinan Ipong Muchlissoni sebagai Bupati Ponorogo, perbaikan kualitas hidup masyarakat perkotaan menjadi salah satu prioritas di programnya. Melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang bersumber dari pemerintah pusat, kawasan kumuh di wilayah perkotaan mulai ditata ulang satu per satu tahun ini. Ini patut disyukuri, Di saat hampir semua program di tiadakan karena penanganan pandemi Covid-19, justru Ponorogo mendapat program Kotaku untuk enam kelurahan.

Baca Juga:  Relawan Prabowo-Sandi Bergabung Hadiri Deklarasi Se-Wilayah Tiga Cirebon

Program pengentasan kawasan kumuh Kotaku dikerjakan melalui berbagai perbaikan infrastruktur. Mulai pembuatan drainase, fasilitas sanitasi, penyediaan air bersih, tempat sampah, dan lainnya. “Program ini pernah dijalankan di Ponorogo pada 2018. Namun, saat itu hanya dikerjakan di tiga kelurahan dengan anggaran Rp 3 miliar. Sedangkan pada 2019 justru ditiadakan, “Terangnya.

Tahun ini, Kabupaten Ponorogo mendapat alokasi program Kotaku untuk enam kelurahan dengan anggaran Rp 6 miliar. Meliputi Surodikraman, Purbosuman, Kadipaten, Setono, Patihan Wetan, dan Kertosari. ‘’Masing-masing kelurahan Rp 1 miliar, ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke badan keswadayaan masyarakat (BKM). Jadi, tidak melewati pemkab sama sekali,” Imbunya.

Baca Juga:  3 Pengedar Pil Ekstasi Ditangkap Resnarkoba Polres Kampar di Kota Pekanbaru

Dalam program Kotaku, masyarakat diberdayakan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi, semua dilakukan masyarakat. Ipong menilai hal itu sangat efektif lantaran masyarakat setempat lebih mengetahui situasi di lingkungannya sendiri. “Lewat program ini, masyarakat bisa membangun infrastruktur yang di butuhkan untuk mengentaskan kawasan kumuh di lingkungannya,’’ tegas Ipong.

Baca Juga:  Satresnarkoba Polres tanah Datar Amankan Pengedar Ganja Kering | Detik Kasus Sumatera Utara.

Dialokasikannya program Kotaku untuk enam kelurahan tak lepas atas peran anggota Komisi V DPR Sri Wahyuni. Istri Bupati Ipong itu menyebut bahwa program Kotaku berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi mitra kerja komisinya. ‘’Khusus kawasan kumuh, kami yang menunjuk tapi yang menentukan tetap kementerian. Kami usulkan sepuluh kelurahan, tapi dikabulkan enam. Mudah-mudahan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran,’’ ucapnya. (Fadhil/Anang Sastro).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *