Detikkasus.com l Labuhanbatu – Sumut
Senin (20/01/2020) Inspektorat Labuhanbatu diharapkan untuk tidak pernah main mata dengan kepala desa, khususnya untuk desa sei kasih, dan (APIP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah diminta untuk tegas melakukan tupoksinya, demi terwujudnya daerah yang religius dan bermartabat.
Pantauan TIM awak media didusun kampung nilon Desa Sei Kasih, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, APBDes 2019, Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2019 senilai Rp 2.132.160.000 dapat terlihat yang terpampang di depan kantor kepala desa Sei Kasih. Dana desa(DD) 969.448.000, bagi hasil pajak dan restribusi 100.148.000, ADD 1.062.564.000, pendapatan asli desa 0 total 2.133.173.350
Kegiatan atau perkerasan jalan didusun kampung nilon, yang menelan biaya 126.916.000 ini dikhawatirkan adanya mark up yang dapat merugikan uang negara, dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran material dan upah pekerja atau masyarakat, bahkan didukung adanya titik lokasi yang tidak memenuhi standar ukuran ketebalan volume yang disepakati melalui musrembang.
Ironisnya lagi H.Sugimanto Kepala desa Sei Kasih, ketika saat dikonfirmasi melalui situs WhatsApp tidak membalas, mungkin dirinya menganggap uang untuk membuat pengerasan jalan tersebut adalah uang pribadi miliknya, sehingga beliau tidak perlu untuk membalas konfirmasi yang disampaikan awak media.
TOHIR kepala dusun juga sebagai ketua TPK (tim pelaksana kerja) mengatakan “Sudah lima hari ini kami kerjakan pak, menjawab wartawan. Kami TPK ada tiga orang, honor kami dibayar 1.200.000 sampai selesai, volume 290m3 material tanah merah berbatu diperhitungkan lebih kurang 36 motor dengan ketinggian/tebal 18cm padat jadi 15 cm.
“Kami yang bekerja adalah warga dusun sini, upah perharinya cuman 100 ribu, dihari pertama kami pembersihan lahan memakai alat parang babat dan Cangkol, kerja kami hanya meratakan pakai Cangkol, tanah yang diangkut dumptruk kelokasi ini”, ujar TOHIR
Ade Satria Armadi menyangkan sikap H.SUGlMANTO kepala desa Sei Kasih yang tidak mau membalas konfirmasi, “Kalau memang murni prinsip H.Sugimanto tidak ada unsur Mark-up dalam pembuatan pengerasan jalan, kenapa malah enggan untuk melayani konfirmasi”.
“Serupiahpun tidak bisa di Mark-up anggaran dana desa untuk keperluan pribadi kepala desa, kalau niatmu sebagai kades hanya untuk mengelabui masyarakat maupun publik, sebaiknya lepaskan saja jabatan kadesmu itu, demi terwujudnya harapan masyarakat membangun desa”. Ujar ADI ( J. Sianipar )
