TRENGGALEK I detikkasus.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek tandatangani MoU kesepakatan pinjaman dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai Rp. 250 miliar. Banyak kalangan menanyakan dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk apa saja.
Kali ini Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin akan menjelaskan secara detil terkait dana pinjaman tersebut usai menandatangani MoU pinjaman dengan salah satu lembaga pembiayaan berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) tersebut, di Gedung Smart Center Trenggalek, Rabu, (28/9/2021).
Dijelaskan Bupati Trenggalek, pinjaman PEN merupakan upaya pemerintah mengejar ketertinggalan sekaligus meningkatkan kualitas infrstruktur pelayanan dasar yang dimiliki agar segera dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menyusul beberapa usulan prioritas musrenbang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yang tidak dapat dieksekusi akibat refokusing anggaran untuk penanganan Covid 19.
Selain itu Bupati juga ingin meningkatkan kualitas pelayanan dasar rumah sakit plat merah yang dimiliki, pasalnya stabilitas perekonomian tidak akan terpenuhi bilamana stabilitas pelayana kesehatan tidak terpenuhi.
Bupati Trenggalek, menuturkan, “Hari ini kita melakukan penandatanganan MoU sekaligus perjanjian kerjasama dengan PT. SMI, mengenai persetujuan pinjaman untuk pemulihan ekonomi nasional. Ini sudah disetujui juga oleh Kemtrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan,” ujarnya.
Yang disetujui lanjutnya menambahkan, “Rp. 250 miliar, tenor selama 5 tahun. Rp. 150 miliar kita gunakan untuk pembangunan RSUD. Rencananya akan ada 2 gedung. Gedung pertama untuk IGD dan juga tindakan terpusat mulai tindakan ICU, MICU dan berbagai tindakat terpusat lainnya. Gedung selanjutnya untuk ruang isolasi Covid,” imbuhnya.
Kemudian untuk yang Rp. 100 miliar digunakan untuk jalan dan jembatan. Kurang lebih nanti ada 20 titik prioritas yang mayoritas itu adalah usulan 2 tahun Musrenbang yang belum kita eksekusi karena adanya refokusing, terangnya.
Ditanya kenapa bukan di Watulimo seperti rencana awal, suami Novita Hardini Mochamad itu menambahkan, “Jadi di Watulimo kita fokus Rumah Sakit Darurat Covid (RSDC) terlebih dahulu. Kita peningkatan kapasitas di Puskesmas Slawe dan Puskesmas Watulimo, karena juga di Watulimo dengan pertimbangan di Watulimo bisa segera operasional sehingga tidak perlu membentuk kelembagaan baru,” jelasnya.
Kalau kita perluas RSUD yang sudah ada, recara management BLUD. Terus tinggal menambahi nakes, juga alkes. Alkes sendiri bisa menggunakan yang lama, kemudian kita pindahkan ke sana. Sehingga bisa langsung ter-operasionalisasi.
Kalau di Watulimo pertimbangannya, perlu ada pelembagaan baru. Meskipun belum direalisasi sekarang, rencana ini tetap masuk dalam prioritas kita, karena memang sudah ada juga dalam Perpres 80. Jadi siapapun bupatinya, ketika perpres itu belum dicabut maka masih menjadi proyek strategis Kabupaten Trenggalek yang juga diamini menjadi proyek strategis nasional. Ini pasti akan terlaksana, lanjutnya menjelaskan.
Tetapi karena ini adalah pinjamannya PEN, maka kita eksekusi secara darurat, percepatan pemulihan kesehatan. Tidak ada pemulihan ekonomi tanpa kondisi status kesehatan yang baik. Kita juga sama-sama tahu di Trenggalek ini kekurangannya. Kenapa kita masih nyantol di level 2, padahal banyak yang sudah di level 1, itukarena kematian kita. Fatality rate kita tinggi, salah satunya karena kapasitas rumah sakit yang perlu ditingkatkan.
Contoh beberapa penyakit yang perlu tindakan operasi, kita belum memiliki fasilitas yang memadai, ruangan operasi dengan tekanan negatif. Nanti dengan adanya rumah sakit yang baru ini semuanya bertekanan negatif, masuk ada air lock.
Nanti masuk ruang memakai APD dan melepas APD terpisah. Juga diberi shower air hangat sehingga kesehatan nakes juga lebih terjaga. Terus ada lift darurat, untuk evakuasi dan sebagainya. Semoga bisa lebih mumpuni dan membantu proses recovery penyembuhan Covid 19.
Apalagi semakin lama semakin hari mutasi Covid ini, gejala klinisnya semakin parah. Tidak sekedar kalau dulu kita menambah ruang isolasi. Sedang sekarang kita harus menambah fasilitas kesehatan.
Makanya RSDC dengan puskesmas-puskesmasnya diperkuat, kemudian rumah sakit rujukannya dalam hal ini RSUD dr. Soedomo diperkuat. Karena rumah sakit yang ditunjuk provinsi adalah rumah sakit ini.
Kalau bikinnya kita di Watulimo, maka perlu penetapan rumah sakit rujukan lagi, pembangunan lokal kelembagaan rekrutmen dan lebih lama waktunya. Tapi kalau ini kita clearence di RSUD, saya rasa ini keputusan yang tepat. Karena bisa langsung bisa dieksekusi dan bisa dirasakan masyarakat.
Untuk asumsi pengembalian semuanya sudah dihitung. Kemampuan bayar kita sudah dihitung, tidak mungkin di setujui oleh Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri bila kita tidak mampu melakukan pengembalian.
Kalau 250 bagi lima, rata-rata 50 an dengan bunga sekitar Rp. 55 miliar. Cuma progresnya di tahun pertama lebih besar. Tahun 2 dan 3 akan turun dan terus turun.(Ad/Adi).
