Inginkan Solusi Cepat Atasi Wilayah Perbatasan

Sabtu, 17 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pontianak I Detikkasus.com – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menerima audiensi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jumat (16/12/2022).

Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI yang membidangi lingkup tugas di bidang Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu, tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M., dengan didampingi anggota Komisi II DPR RI Dapil Kalbar, Drs. Cornelis, M.H., dan anggota Komisi II lainnya.

Baca Juga:  Gubernur Sutarmidji Serahkan Bantuan 1 Ton Beras kepada Ponpes Ushuludin

Dialog dan diskusi yang diselenggarakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat membahas beberapa hal, diantaranya Evaluasi Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemprov Kalbar, Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, serta Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Pertanahan dan Masalah Ketataruangan di Wilayah Kalbar.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar menyampaikan permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat harus segera diselesaikan, khususnya di Temajuk, Kabupaten Sambas.

Baca Juga:  Optimalisasi Peran Staf Ahli Melalui Penguasaan Data

“Saya sudah kirim surat ke Menteri Kum HAM dan Kemendagri. Letak pos imigrasi kita letaknya 3 KM dari perbatasan, sedangkan Malaysia hanya 15 meter. Ada kekosongan antara pos Imigrasi kita dengan perbatasan, sehingga orang mau masuk situ bebas (tanpa melalui proses keimigrasian). Saya menginginkan pos imigrasi juga berjarak 15 meter dari perbatasan seperti Malaysia,” tegas H. Sutarmidji

Kemudian, terkait pendataan tenaga non ASN di lingkungan Pemprov Kalbar Tahun 2022, Gubernur Kalbar mengatakan jumlah tenaga non ASN di perangkat daerah berjumlah 1.266, jumlah tenaga Guru non ASN sebanyak 3.391, THK-II berjumlah 35, sehingga total keseluruhan adalah 4.692.

Baca Juga:  Peringati Hari Bhayangkara Ke - 77 Polres Singkawang Gelar Kegiatan Olahraga Jalan Santai Bersama Tni-Polri

Menutup penjelasan, H. Sutarmidji juga menyampaikan nilai MCP PTSP di Provinsi Kalimantan Barat sudah mencapai 100.
“Artinya, layanan publik kita dan lainnya di luar perizinan juga sudah berjalan dengan maksimal,”.

(Hadysa Prana)

Sumber : Biro Adpim Setda Prov Kalbar

Berita Terkait

Belasan Pengurus DPC Demokrat Tanjab Barat Mengundurkan Diri
Dukung Program Asta Cita Presiden, Polresta Cirebon gelar Pembinaan Ekonomi Kreatif bagi Anak Jalanan
Nah!! Muhtar AB Sekretaris DPC Demokrat Tanjabbarat, Mundur
DPP LSM Bangaspati Angkat Bicara!!, Pemdes Rambatan Wetan resmi Dilaporkan ke Kejari Indramayu
PJ bupati Tanjab Barat selalu Dinas Luar jadi Sorotan, Ini Jawabannya 
Tiga Unsur Elemen Bersatu untuk Ormas GMPAR di Kabupaten Indramayu
Bentuk UPTD PPA, Komitmen Pemkab Cirebon Lindungi Perempuan-Anak dari Kekerasan
Seruan Pj Bupati Cirebon Saat Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 Tahun 2024

Berita Terkait

Kamis, 7 November 2024 - 12:57 WIB

Belasan Pengurus DPC Demokrat Tanjab Barat Mengundurkan Diri

Kamis, 31 Oktober 2024 - 20:05 WIB

Dukung Program Asta Cita Presiden, Polresta Cirebon gelar Pembinaan Ekonomi Kreatif bagi Anak Jalanan

Rabu, 30 Oktober 2024 - 22:50 WIB

Nah!! Muhtar AB Sekretaris DPC Demokrat Tanjabbarat, Mundur

Rabu, 30 Oktober 2024 - 21:23 WIB

DPP LSM Bangaspati Angkat Bicara!!, Pemdes Rambatan Wetan resmi Dilaporkan ke Kejari Indramayu

Selasa, 29 Oktober 2024 - 19:03 WIB

PJ bupati Tanjab Barat selalu Dinas Luar jadi Sorotan, Ini Jawabannya 

Berita Terbaru

Berita Terkini

Sujadi Saddat Mangkir Lagi dari Panggilan Ke Dua Bawaslu

Kamis, 7 Nov 2024 - 22:04 WIB