IMI L.BPH.RI Komda Langsa : Minta Kembali, Ketegasan Kejagung-RI Di Jakarta

Aceh | detikkasus.com – Diduga Sampai Saat Ini Belum Ada Tindakan Pengusutan Secara Tuntas, ADD Ketahanan Pangan Di Aceh.

Dugaan Adanya Pencubitan, Untuk Menjayai Acara Bimtek Tahun 2023, Yang Tidak Bisa Dipertanggung Jawabkan Secara LPJ Setiap Desa.

Kota Langsa |Detikkasus.com -Pengurus bidang biro investigasi monitoring & intelijen (IMI) lembaga badan peserta hukum reclasseering indonesia (L.BPH.RI) komisariat daerah (komda) kota Langsa, minta kembali ketegasan kepala kejaksaan agung republik indonesia (Kejagung-RI) di jakarta.

Diduga sampai saat ini, belum ada tindakan pengusutan secara tuntas anggaran dana desa (ADD) ketahanan pangan di daerah provinsi aceh, salah satunya daerah kota langsa. Dugaan kembali, adanya pencubitan dari pihak dibeberapa desa di kota langsa. Untuk menjayai acara bimtek di tahun 2023 lalu, yang tanpa ada berfaedah oleh pihak perangkat desa yang mengikuti menjayai acara bimtek itu.

Diduga pula, menghambur-hamburkan anggaran dana desa (ADD). Dibeberapa desa kota Langsa, dengan sia-sia begitu saja. Sampai saat ini pula, yang tidak bisa dilakukan pertanggung jawabkan oleh beberapa pihak geuchik desa gampong tersebut. Secara LPJ desa gampong itu, mencapai senilai sekitar 20 % persen anggaran dana ketahanan pangan. Dari anggaran dana desa yang telah tersalurkan, mulai anggaran dana desa (ADD) apbk sampai dengan anggaran dana desa (ADD) APBN pusat di jakarta.

Dalam pantauan kalangan sejumlah wartawan media online ini, yang pada sebelumnya sempat pernah dilakukan pemberitaan beberapa terbitan yang terjadi secara publik. Masing-masing berjudul, pada terbitan edisi pertama (1). Di aceh, disinyalir ada beberapa desa. Tentang ketahanan pangan menyimpang, Disinyalir Ada Beberapa Desa, Bahwa Dana Ketahanan Pangan, Untuk Menjayai, Dugaan Pelaksanaan Bimtek, Mulai Tahun 2022, Tahun 2023, Bahkan Dugaan Sampai Saat Ini Belum Bisa Di Pertanggung Jawab Secara LPJ Desa. Terbitan pada tanggal, 24 januari 2024 bulan lalu.

Pada selanjut, yang sempat kembali terjadi dilakukan pemberitaan secara publik di media masa online ini. Yang berjudul, pada edisi ke dua (2), IMI L.BPH.RI Komda Langsa, Minta Kejagung-RI Usut Tuntas Anggaran Dana Ketahanan Pangan Di Beberapa Desa Kota Di Aceh, Dugaan Tidak Tepat Sasaran Penggunaan, Diduga Mensejahterakan Pencubitan Anggaran Dana Desa, Mensukseskan Bimtek Di Tahun 2022-2023 Yang Lalu. Terbitan tanggal, 09 februari 2024 beberapa pekan lalu.

Sesuai adanya himpunan informasi, yang patut kita dengar. Dari beberapa nara sumber perangkat desa di kecamatan langsa baro kota langsa, yang enggan namanya mau disebut-sebutkan namanya secara publik. Dini hari senin 19/02/2024, sekitar pukul.11.45.wib. Terdengar, dengan oleh kalangan sejumlah wartawan media online ini.

“Dengan adanya acara bimtek di tahun 2013 kemarin, kami pihak perangkat desa tidak bisa untuk membangun desa kami. Karena anggaran dana desa (ADD) tersedot oleh acara tersebut, sementara itu. Anggaran dana desa (ADD) yang khususnya untuk ketahanan pangan desa, hanya 20 % persen saja. Dari nominal yang di telah disalurkan, ada pun beberapa desa atau pun geuchik itu. Mau jadi apa, dan pertanggung jawaban LPJ-nya apa yang mereka perbuat. Anggaran dana ketahanan pangan pada dalam aturan tidak bisa di peruntukan untuk kegiatan lain, terkecuali untuk ketahanan pangan di masing-masing desa itu sendiri”. Tuturnya, sumber yang selalu perangkat desa tersebut, yang mengetahui jalur ceritanya dan apa manfaatnya bimtek itu mengulaskan dihadapan beberapa wartawan media online di aceh ini.

Menurut, bung karo-karo. Dari pihak pengurus bidang biro IMI L.BPH.RI komda langsa provinsi aceh, mengomentari dalam hal tersebut. Dengan secara tegas, “ada pun yang dilakukan dugaan untuk menjayai acara bimtek di tahun 2023. Dengan cara pencubitan dari anggaran dana desa (ADD) khususnya yang digelontorkan untuk ketahanan pangan masyarakat desa (gampong) di beberapa desa di kota langsa itu, mencapai dengan 20 % persen yang telah di anggarkan oleh pihak geuchik atau pun perangkat desa tersebut.

Yang pada akhirnya, anggaran dana desa (ADD) untuk ketahanan pangan itu, kini tidak ada realisasikan ke masyarakat di beberapa desa. Yang sempat pernah mengikuti untuk menjayai acara bimtek di tahun 2023 yang lalu, ada pun pihak pelaksana acara bimtek pada tahun lalu. Dari pihak awal penyelenggara lembaga “GP” yang di lemparkan melalui pihak rekanan perusahaan swasta asal kota medan provinsi sumatera utara (sumut)”, pungkasnya menyuarakan secara publik di media masa online ini, dini hari senin 12/02/2024 sekitar pukul.16.13.wib.

(Jihandak Belang/Team)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *