IKA Aceh Desak Kejati Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Di RSUZA Banda Aceh.

Selasa, 1 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh |Detikkasus.com -Ketua ikatan kontraktor aceh (IKA) “Muzakkir AR”, menyampaikan permintaan kepada kejaksaan tinggi aceh. Iya mendesak agar pihak kejaksaan melakukan investigasi dan pengungkapan, terkait dugaan praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di rumah sakit umum daerah zainal abidin (RSUD-ZA) banda aceh.

Asal mula permintaan ini, hasil penelusuran informasi yang tercantum dalam rencana umum pengadaan (RUP) rumah sakit umum zainal abidin banda aceh. Yang data tersebut, dapat diakses melalui akun sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). Milik RS zainal abidin, menurut informasi yang tertera. Terdapat rencana pengadaan barang dan jasa dengan nilai total Rp 356.290.354.371, untuk tahun anggaran 2024.

Proses pelaksanaan proyek pengadaan Barang dan jasa tersebut, dilakukan secara sistem ekatalog. Namun, muncul dugaan adanya praktik persekongkolan di antara para pihak yang bertindak sebagai penyedia barang. Akibatnya, timbul kecurigaan bahwa dalam proses pengadaan tersebut, terdapat indikasi-indikasi yang mengarah pada praktik korupsi, demikian disampaikan oleh ketua IKA “Muzakir. SH”, kepada sejumlah wartawan media online grop di banda aceh selasa tanggal 1 oktober 2024. Terkait ada dugaan korupsi, yang sudah menggurita di rumah sakit kesayangan rakyat aceh.

Baca Juga:  Malam Minggu Pawas Melaksanakan Pengecekan Personil Yang Jaga di Mako Polsek Tejakula

“Menurut penjelasan “Muzakir AR”, mengingat besarnya nilai pagu anggaran yang di alokasikan. Seharusnya pihak pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA), menerapkan sistem tender. Dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa di rumah sakit zainal abidin, ujar “Muzakir, SH”.

Namun, karena hal ini tidak dilakukan, timbul kecurigaan adanya persekongkolan dan praktik kolusi antara PA/KPA dengan kontraktor-kontraktor tertentu. Situasi ini menimbulkan dugaan terjadinya permainan tersembunyi dalam proses pengadaan tersebut” jelas Zakir.

Berdasarkan ketentuan pemilihan pengadaan barang dan jasa dalam hal pemilihan penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa ditegaskan dalam pasal 38 ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

Baca Juga:  Patroli Mobiling Dan Dialogis Wujudkan Kedekatan Dengan Masyarakat

“Ketua Ikatan kontraktor aceh (IKA) dengan tegas menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak sejalan dengan prosedur standar operasional (SOP) yang telah ditetapkan. Menurutnya, tindakan ini bertentangan dengan peraturan resmi yang mengatur tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan”.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) segera mengambil tindakan dengan menerbitkan hasil audit mengenai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah dilaksanakan oleh pihak Pengguna Anggaran (PA) RSUD Zainal Abidin. Langkah ini dianggap penting untuk memberikan kejelasan dan membuka jalan dalam mengungkap dugaan praktik korupsi yang telah mencuat. Dengan adanya hasil audit tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang sebenarnya terjadi.

Baca Juga:  Tatap muka / Dialogis dengan Warga Banjar Dinas Yeh panes.

“Ikatan Kontraktor Aceh (IKA) mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk segera mengambil tindakan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dari Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Tujuan pemanggilan ini adalah agar mereka dapat memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil dalam penggunaan anggaran. IKA menganggap langkah ini penting untuk mengklarifikasi situasi dan memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan dana publik tersebut”.

Kalau juga kasus ini, tidak segera di tangani oleh pihak kejati aceh. Kita akan laporkan kasus ini ke kajagung RI, dan KPK RI. Di jakarta, tutup Zakir.

Wartawan media online grop ini, sampai berita ini di turunkan belum mendapatkan keterangan resmi baik dari pejabat RSUZA banda aceh maupun dari pihak humas, terkait tudingan pihak IKA aceh. Adanya dugaan KKN, pada pelaksanaan proyek di RSUZA banda aceh.

(Pasukan Ghoib/Team Media Grop)

Berita Terkait

Kunjungan Kapal Selam B-588 Ufa, TNI AL: Ingat Sejarah Pembangunan Armada Laut RI 
Polsek Banda Sakti, Gelar Patroli Ciptakan Keamanan Dan Antisipasi Guan-Tib-Mas
Dugaan Satu Unit Mobil Avanza Warna Hitam, Sulapkan Minyak Jenis Pertalite Saat Pengisian BBM Di Galon SPBU Alur Dua Timbang Langsa.
Terkait Diduga Proyek Pekerjaan Pengerasan Badan Jalan Kampong Desa Kaloy Pulau 3, Menuju Pantai Rekreasi
Polda Aceh, Dukung Peningkatan Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser.
PJU Polda Aceh, Hadiri Forum Belajar Bersama Secara Virtual, Dalam Rangka Rekrutmen Bakom-Sus Polri
Polda Metro Jaya, Berhasil Gagalkan Peredaran 207 Kg Sabu Dan 90.000 Butir Ekstasi Jaringan Internasional
Proyek Tembok Penahan Tanah TPT Di Kampung Cayur RT 04/01 Desa Rancailat Diduga Jadi Ajang Korupsi Dan Abaikan UU KIP

Berita Terkait

Kamis, 7 November 2024 - 07:01 WIB

Kunjungan Kapal Selam B-588 Ufa, TNI AL: Ingat Sejarah Pembangunan Armada Laut RI 

Kamis, 7 November 2024 - 07:00 WIB

Polsek Banda Sakti, Gelar Patroli Ciptakan Keamanan Dan Antisipasi Guan-Tib-Mas

Kamis, 7 November 2024 - 07:00 WIB

Dugaan Satu Unit Mobil Avanza Warna Hitam, Sulapkan Minyak Jenis Pertalite Saat Pengisian BBM Di Galon SPBU Alur Dua Timbang Langsa.

Kamis, 7 November 2024 - 06:59 WIB

Terkait Diduga Proyek Pekerjaan Pengerasan Badan Jalan Kampong Desa Kaloy Pulau 3, Menuju Pantai Rekreasi

Kamis, 7 November 2024 - 06:58 WIB

Polda Aceh, Dukung Peningkatan Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser.

Berita Terbaru