Oleh Andriea Jelita Putri Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang
Detikkasus.com | Akhir akhir ini warga Indonesia tengah diramaikan oleh rencana perpindahan ibu kota negara Indonesia. Hingar bingar pemindahan ibu kota menjadi salah satu isu populer yang yang menduduki peringkat kedua setelah isu mengenai pemilihan umum. Hal tersebut bukan lagi sebuah isu atau hoax, karena pernyataan tersebut di lontarkan langsung oleh Jokowi sebagai presiden Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar harus memiliki pandangan maju kedepan untuk menyongsong Indonesia menjadi lebih baik lagi. Perbaikan infrastruktur tidak lah cukup apabila tidak dibarengi dengan beberapa perbaikan yang lain. Banyaknya permasalahan di ibu kota menjadi salah satu faktor permasalahan yang menyebabkan rencana perpindahan lokasi ibu kota. Ibu kota yang sering kali mengalami permasalahan seperti banjir serta kepadatan penduduk rasanya sudah tidak bisa di tampis lagi, serta banyaknya pembangunan gedung-gedung diibu kota dengan lokasi yang sudah padat penduduk membuat lokasi semakin tidak teratur dan kumuh di berbagai titik.
Membludaknya masyarakat yang melakukan perpindahan ke ibu kota untuk mengadu nasib, menjadi beban berat bagiibu kota sendiri, apalagi Jakarta sebagai ibu kota yang merupakan kota metropolitan. Terlalu banyak masyarakat yang berharap dengan ibu kota sebagai tempat untuk mengadu nasib, serta tidak sesuainya dengan lapangan pekerjaan yang tersedia menimbulkan banyak kemiskinan akibat pengangguran, yang karena hal itu tentuya semakin memperburuk keadaan ibu kota. Maka dari itu pemerintah berinisiatif memindahkan ibu kota keluar pulau Jawa dengan harapan yang jauh lebih baik dengan kondiri ibu kota sebelumnya. Mengapa keluar Jawa? Karena salah satu syarat fisik yang terpenting untuk pembangunan ibu kota yang baru ialah lahan yang cukup luas untuk menampung kegiatan pusat pemerintah. Di jawa sendiri merupakan provinsi dengan penduduk yang sangat banyak sehingga menyebabkan kepadatan penduduk yang membuat tidak efisiennya ibu kota negara, serta untuk merealisasikan pemerataan pembangunan maka ibu kota perlu di pindah ke lokasi yang minim akan infrastruktur dan pembangunan yang lain. Karena pada pulau Jawa sudah sangat sulit mencari lahan yang cukup luas, maka kemungkinan besar wilayah yang sesuai dengan kriteria ibu kota tersebut adalah Kalimantan dan Sulawesi.
Meskipun perpindahan tersebut belum memiliki letak yang pasti, namun ternyata hal tersebut telah menimbulkan berbagai respon dari masyarakat luas, baik positif maupun negatif. Jika dilihat secara mendalam, terdapat banyak kejanggalan yang seharusnya perlu di perhitungkan. Jika memang benar ibu kota pindah, maka akan banyak hal pembangunan yang diperlukan guna menunjang fasilitas kota, seperti infrastruktur dan sebagainya. Tentunya dalam hal itu, negara dapat menghabiskan biaya yang sangat banyak untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Jika dilihat, rasanya sangat disayangkan ketika negara menggunakan dana yang terbilang cukup banyak untuk sesuatu yang tidak begitu dibutuhkan, apalagi dengan banyaknya masyarakat yang kontra pada rencana perpindahan ibu kota tersebut. Masih terdapat banyak persoalan yang belum diketahui oleh banyak warga negara, dimana permasalahan tersebut harusnya segera ditangani oleh Presiden beserta jajarannya, yaitu hutang negara. Hutang negara yang terus menerus mengalami kenaikan setiap tahunnya menjadi persoalan yang perlu diperhatikan lebih oleh Presiden. Pasalnya, hutang negara yang kian menaik salah satunya di sebabkan oleh pembangunan di Indonesia sendiri, baik pembangunan infrastruktur dan fasilitas lain. Jika perpindahan ibu kota benar-benar terjadi, maka bagaimana nasib hutang Indonesia kedepan? Hutang Indonesia memang bukan persoalan yang dapat dinikmati masyarakat umum. Namun, dengan hutang negara yang kian meningkat, dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada jalanya pemerintahan yang dengan itu dapat menimbulkan kekecewaan warga negara kepada negaranya sendiri.
Terlepas dari persoalan hutang negara, masih terdapat banyak lagi persoalan negara yang seharusnya mampu menjadi pertimbangan isu pemindahan ibu kota. Jika dilihat dari segi waktu perpindahan ibu kota, dalam rapat kabinet terbatas pada tanggal 29 April, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa untuk merealisasikan pemindahan ibu kota dapat memakan waktu 10 tahun. Jika diihat secara rasional, waktu 10 tahun tersebut akan dapat menimbulkan banyak permasalahan di Indonesia, khususnya mengenai kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengapa? Karena jika pemerintahan, presiden serta jajarannya fokus dalam pemindahan ibu kota maka kinerja pemerintah pun tidak akan maksimal dalam melayani masyarakat di bidang yang lainnya. Akibatnya, dampak yang ditimbulkan dari proses pemindahan ibu kota makin memperburuk keadaanya serta stabilitas kehidupan masyarakat di Indonesia sendiri
Saya sebagai warga negara Indonesia, memberikan harapan yang sangat besar terhadap jalannya pemerintahan yang baik. Saya berharap pemerintah mampu mewujudkan sistem demokrasi yang dianut Indonesia dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan di keluarkan oleh pemerintahan nanti, outputnya memang mengarah kepada masyarakat, bukan jajaran birokrat.